Ini Isi Surat Suku Baduy ke Presiden dan Bantahannya

SERANG, TitikNOL – Surat Suku Baduy yang berisikan tuntutan penghapusan wilayah Adat Baduy dari destinasi obyek wisata kepada Presiden diprotes.

Pasalnya, pemangku Adat Suku Baduy tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk berkirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

Berikut ini adalah surat yang berisi tuntutan yang beredar dan surat klarifikasinya:

Surat tuntutan yang dinilai tidak benar:

1. Agar Bapak Presiden melalui perangkat birokrasinya berkenan membuat dan menetapkan sebuah kebijakan supaya Wilayah Adat Baduy tidak lagi dicantumkan sebagai lokasi Obyek Wisata. Dengan kata lain, kami memohon agar pemerintah bisa menghapus Wilayah Adat Baduy dari peta Obyek Wisata Indonesia.

2. Agar Bapak Presiden melalui perangkat birokrasinya mengeluarkan peraturan untuk tidak mengizinkan pihak manapun di seluruh Dunia untuk membuat dan mempublikasikan citra gambar wilayah Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam dari sudut manapun tanpa terkecuali. Terhadap pelanggaran aturan ini kami mengusulkan agar dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Dan berikut ini adalah 4 point tuntutan yang sebenarnya diinginkan orang Baduy:

1. Ganti istilah ‘Wisata Baduy’ menjadi ‘Saba Budaya Baduy’. Baik di lingkungan Departemen, Dinas, badan dalam lingkup pemerintah, kalangan jurnalis atau media massa cetak, online maupun televisi, pengguna media sosial dan sebagainya.

2. Tamu yang berkunjung dilarang mengambil foto dan vidio saat berada di kawasan Baduy Dalam.

3. Orang asing (luar negeri) dilarang berkunjung ke wilayah Baduy Dalam.

4. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan saat bersilaturahmi ke Urang Kanekes (Baduy).

Baca juga: Surat Suku Baduy ke Presiden Soal Dihapus dari Destinasi Wisata Dibantah

(SON/TN1)