Jika Terbukti, Kadin Banten Minta WH Tindak Oknum yang Kondisikan Proyek APBD

SERANG, TitikNOL -Tokoh masyarakat Banten yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten, Mulyadi Jayabaya, meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim menyelidiki dan menertibkan oknum yang kerap mengaku ‘orang dekat’ Gubernur datang ke Organiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminta dan memonopoli sejumlah mega proyek di lingkungan pemprov Banten.

“Jika Gubernur diam saja dan tidak segera mengklarifikasi siapa oknum berinisial ES itu, berarti Gubernur menyetujui tindakan oknum tersebut,” ujar Mulyadi Jayabaya yang akrab disapa JB tersebut kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Menurut JB, apa yang dilakukan oleh ES sebagaimana yang disampaikan oleh Uday Suhada, direktur eksekutif ALLIP, sangat mencoreng nama baik gubernur. Untuk itu, tidak saja kepada ES, namun kepala OPD yang diduga ikut kongkalingkong dengan ES itu juga harus dievaluasi.

”Harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada kepala OPD yang ikut kongkalingkong dengan ES,” cetusnya.

Baca juga: Soal Dugaan 'Orang Dekat' Gubernur Monopoli Proyek, Jubir: Semua Orang Bisa Ngaku-ngaku

Terpisah, salah seorang pengusaha yang biasa ikut di pekerjaan lelang di Pemprov Banten, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Sumber yang tidak mau namanya disebutkan itu juga mengaku sudah hapal soal sepak terjang ES dalam mengkondisikan sejumlah proyek-proyek besar yang ada di sejumlah OPD.

"Yang saya tahu, ES tinggalnya di Tangerang dan suka main di Dinas Perkim, Dinkes dan dinas lainnya yang bilai proyeknya besar. Dia juga yang dapat kerjaan gedung OPD senilai 100 miliaran di 2019, yang diduga kerjaannya gak selesai 100 persen," ujar sumber kepada wartawan.

Menurut sumber, ES kerap masuk ke lingkaran Pokja ULP dan instansi yang memiliki proyek yang besar. ES bahkan diduga tidak segan-segan menggunakan kekuatan aparat penegak hukum untuk mengintervensi Pokja ULP.

"Ada juga Pokja ULP yang berkeluh kesah ke saya soal sepak terjang ES. Selain diduga berani gunakan APH, ES juga uangnya banyak sih dan berani juga kasih uang dimuka untuk mempermulus tujuannya," lanjut sumber lagi.

Sumber pun berharap, praktek-praktek seperti itu bisa hilang di dunia usaha di Pemprov Banten. Sehingga, adanya persaingan yang sehat antar sesama pengusaha dalam mendapatkan proyek di Pemprov Banten.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Provinsi Banten mencapai Rp 16,15 triliun. Meningkatnya jumlah APBD Banten ini karena adanya tambahan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp 4,1 triliun.

Besarnya anggaran untuk infrastruktur berdampak terhadap besarnya paket-paket infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemprov Banten melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) serta OPD lainnya.

Banyaknya mega proyek di Pemprov Banten membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengeruk keuntungan semata mulai berkeliaran.

Berhembus kabar soal adanya oknum berinisial ES, yang berkeliaran di sejumlah OPD di Pemprov Banten dan kerap menjual nama Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemprov Banten.

Selain itu, ES diduga bisa menggunakan oknum aparat penegak hukum untuk mengintervensi Kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten. Informasi tersebut kian santer di beberapa elemen masyarakat terutama di kalangan pengusaha dan OPD.

"Pekan lalu, ada komponen masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten). Mereka mencium aroma persekongkolan dalam pengkondisian pemenang tender proyek-proyek yang ada di dinas tersebut," kata Uday kepada wartawan, Senin (15/3/2021) kemarin.

Baca juga: Mengaku Orang Dekat Gubernur, ES Diduga Berusaha Monopoli Proyek

Menurut Uday, berhembusnya pihak-pihak yang mengaku 'Orang Dekat' untuk mengkondisikan sejumlah mega proyek di Pemprov Banten perlu disikapi serius oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Sebab kat Uday, yang dipertaruhkan adalah uang rakyat Banten. Apalagi uang yang dipakai itu sebagian pinjaman dari PT. SMI yang harus ditanggung oleh rakyat Banten hingga tahun 2024.

“Sedangkan kepemimpinan Wahidin Halim, Maret 2022 sudah selesai," jelasnya, sambil menyodorkan potensi warisan hutang yang akan ditanggung oleh masyarakat Banten.

"Para Pengusaha Banten harus dibangunkan, jangan mau dikendalikan oleh seseorang sebagai broker yang petantang-petenteng merasa memiliki backing yang kuat," tegasnya. (*)