Pansus I LKPj 2024 Pemprov Banten Ungkap Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja Hingga Izin Tambang di Cilegon

SERANG, TitikNOL - Rapat Panitia khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 2024, menyoroti sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kota Cilegon, hingga dugaan pungutan liae (pungli) rekrutmen tenaga kerja industri.

Dalam rapat, Anggota Pansus I LKPj 2024, M Juhaeni, mengkungkap adanya persoalan pengangguran di Banten membludak. Politisi PKS tersebut menyesalkan situasi itu mengingat jumlah industri yang dia bilang 'berderet'.

Tidak sampai di situ, dia juga mempertanyakan tentang adanya fenomena diduga 'sogok-menyogok' dalam rekrutmen tenaga kerja yang nilainya berkisar Rp25 juta hingga Rp30 juta untuk setiap pencari kerja yang ingin masuk perusahaan.

"Pengangguran di Banten, banyak ribuan industri tapi penganggurannya tertinggi di Indonesia. Apa solusinya ya. Kita bukan menolak kedatangan orang luar datang ke Banten. Laki-laki diminta Rp30 juta dan perempuan Rp20 juta, ini real dimasyarakat terjadi. Apa rekomedasi kita . Jadi tolong apa yang menjadi tanggungjawab eksekutif, apa yang harus dilakukan," kata M Juhaeni, Selasa (15/04/2025).

Anggota Pansus I LKPj lainnya, Hasbi Sidik meminta ketegasan dan pengawasan terkait maraknya Galian C di Kota Cilegon oleh Pemerintah Provinsi.

"Soal Galian C yang saat ini perizinannya di provinsi seperti apa pengawasannya, karena banyak korban yang meninggal dunia akibat aktifitas pertambangan," jelasnya.

Menanggapi hal di atas, Ketua Pansus I LKPj tahun 2024, M Faizal akan melakukan kajian atas isu yang berkembang dalam pembahasan Pansus.

"Semuanya kita akan dalami, apapun itu. Mulai dari pengangguran, kemiskinan, usaha pertambangan. Tahapan Pansus ini masih berjalan," katanya.

Kedepan kata Faizal, setiap OPD akan diminta penjelasan dan data atas laporan kegiatan pada tahun 2024.

"Kita susun OPD mana saja yang ada di bawah Asda I, II, dan III. Akan kita undang mereka oleh kami nanti," jelas Faizal yang merupakan politisi Golkar ini.

Hadir dalam rapat tersebut yakni akademisi dari Unsera Delly Maulana, Plt Kepala BPS Banten Ridwan Hidayat sebagai narasumber.

Sementara perwakilan Pemprov Banten, Pj Sekda Banten Nana Supiana Kepala Bappeda Mahdani, Plt Kepala Biro Hukum Hadi Parwoto, Asda III Deni Hermawan, dan sejumlah pejabat eselon III dan IV.

Akademisi dari Unsera, Delly Maulana menyampaikan empat instrumen yang harus diperhatikan oleh Pansus I LKPj tahun 2024 yang diketuai oleh M Faizal.

"Empat instrumen tersebut merupakan evaluasi kebijakan. capaian kinerja kebijakan tidak hanya menilai realisasi kegiatan namun lebih menilai efektifitas kebijakan seperti hasil dan dampak. Yang kedua adalah hasil evaluasi harus dijadikan sumber referensi perencanaan kedepannya. Identifikasi masalah, pengembangan alternatif, dan rekomendasi kebijakan harus berdasarkan bukti nyata. Sertq aspek efektifitas, efisiensi, responsive, ketepatan dan kecukupan harus menjadi kriteria evaluasi kebijakan," ujarnya.