Pemkab Lebak Usut Potensi Pajak yang Hilang dari Sektor Pertambangan di Baksel

LEBAK, TitikNOL - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebak, akan mengusut potensi pajak miliaran rupiah yang hilang dari sektor pertambangan ilegal yang ada di Banten Selatan.

Fokus penelusuran dari potensi pajak yang hilang, akan dimulai dengan meminta data kepada PT Cemindo Gemilang, perihal berapa pasokan pasir kuarsa dan hasil tambang lainnya yang diperoleh dari perusahaan tambang ilegal.

"Berdasarkan hasil monitoring kita, diperoleh informasi bahwa di PT. Cemindo Gemilang ada supplier-supplier pasir kuarsa. Untuk mengetahui besaran kerugian keuangan daerah dari sektor pajak produksi tambang pasir kuarsa yang tidak dilaporkan itu, kita sedang mengusut masalah ini," ujar Deni, Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Monitoring Evaluasi DPPKAD Lebak didampingi Kasi Pendapatan DPPKAD Lebak Aat Hatobi, di ruang kerjanya.

Baca juga: DPPKAD Lebak Incar Suplier Pasir Kuarsa Ilegal di Baksel

Menurut Deni, dari hasil monitoring yang sudah dilakukan pihaknya dua pekan lalu, diketahui beberapa perusahaan tambang pasir kuarsa ilegal di Lebak selatan telah mengirim hasil tambangnya ke pihak PT. Cemindo Gemilang.

Menurutnya, penyebab adanya potensi pajak yang hilang dari sektor pajak, karena Pemkab Lebak belum memiliki validasi data terkait berapa banyak volume tonase pasir kuarsa dari perusahaan tambang ilegal yang sudah dipasok ke PT. Cemindo Gemilang.

Hal yang sama dikatakan Aat Hatobi. Dirinya berharap, PT. Cemindo Gemilang dapat kooperatif dan transparan menyampaikan data, berapa volume tonase dan sejak kapan waktu dimulainya perusahaan-perusahaan tambang ilegal itu memasok hasil tambangnya ke PT. Cemindo Gemilang.

"Ini penting, agar nanti bila PT. Cemindo Gemilang memberikan data yang benar dan transparan, kita juga akan dapat menghitung berapa kerugian Pemkab dan segera kita buatkan tagihan pajaknya," tukasnya. (Gun/red)