SERANG, TitikNOL - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten resmi dilauching pada 4 Oktober 2016, bertepatan dengan HUT ke-16 Provinsi Banten. Lalu, apakah saham Pemprov Banten di Bank Jabar Banten (BJB) akan ditarik ?
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina, hal tersebut bergantung pada kebijakan Gubernur Banten Rano Karno. Diketahui, selama ini Bjb sebagai bank yang mengelola kas daerah Pemprov Banten.
"Sementara ini tidak ditarik, kalau menurut saya itu tidak usah ditarik. Akan tetapi, itu tergantung gubernur, kebijakan ada di beliau," ungkap Hudaya, ditemui di KP3B, Kota Serang, Jumat (7/10/2016).
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk menarik tidaknya saham pemprov di Bjb. Pertama, dari nilai saham pemprov sebesar Rp 150 miliar, deviden (pembagian laba kepada pemegang saham) yang didapat pemprov setiap tahunnya mencapai Rp 35-40 miliar. Kedua, menjaga hubungan baik antara pemprov dengan Bjb yang selama ini bekerja sama dalam hal pengelolaan kas daerah.
"Saham pemprov di bjb itu Rp 150 miliar. Itu dapat dari devidennya besar, yang kemudian masuk ke kas daerah menjadi pendapatan. Itu kata Pak Nandy (Kadis DPPKD) sampai Rp 35 sampai 40 miliar. Pertimbangannya tentu bukan hanya ini, tetapi hubungan baik juga harus dijaga," tukasnya. (Kuk/quy)