LEBAK, TitikNOL - Penanganan pasca banjir di Kecamatan Cipanas dan Lebakgedong, Kabupaten Lebak yang dikerjakan oleh Pemprov Banten dikritik.
Ketua Komite Kajian Analisa Kebijakan Publik, Front Aksi Mahasiswa Rakyat Banten (Fakrab) Kabupaten Lebak mengatakan, penanganan pasca bencana oleh pemprov Banten dinilai asal-asalan.
Menurut Suhendra, Leading sektor yang harusnya tanggap pasca bencana justru terlihat gagap. Contoh paling nyata kata Suhendra, infrastruktur jalan yang sampai saat ini masih hancur dan terputus.
Warga dibiarkan bertaruh nyawa hanya untuk melewati jalanan yang hancur akibat bencana. Pemprov pun dinilainya lambat melakukan perbaikan.
"Infrastruktur jalan yang dipenuhi material longsoran di ruas Cipanas Citorek seolah tak pernah disentuh, sampai saat ini dibiarkan. Di beberapa titik jalanan yang hancur malah dijaga oleh warga sambil meminta sumbangan," kata Suhendra.
Lebih lanjut kata Suhendra, besarnya anggaran yang dialokasikan Pemprov Banten harusnya bisa membuat jembatan sementara agar arus lalulintas di daerah tersebut lancar.
"Tapi faktanya, sudah beberapa bulan pasca bencana ini dibiarkan, jalanan terputus tidak bisa dilalui, warga dengan berbagai cara melewati jalan dan jembatan yang tidak layak, situasi ini seolah dibiarkan begitu saja," ujarnya, Sabtu (1/8/2020).
Menurut Suhendra, di tengah pandemi, harusnya pemprov membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, dengan cara memudahkan akses masyarakat korban bencana.
"Kami mendesak Pemprov Banten untuk serius segera memperbaiki infrastruktur minimal jembatan sementara, karena selama ini terlihat tidak ada upaya optimal dalam menangani dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor, padahal sudah terjadi beberapa bulan lalu," tukasnya.
Lintasi Jalan Rusak Berat, Derita Warga Majasari Kecamatan Sobang
Sementara itu, tidak hanya soal penanganan perbaikan jalan Cipanas - Citorek pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang dikritisi avtivis Fakrab.
Jalan rusak di daerah Lebakawi, Desa Majasari, Kecamatan Sobang, yang menjadi kewenangan pemerintah setempat juga dikritisi aktivis Forum Peduli Sobang (FPS). Lantaran, jalan rusak tersebut belum juga diperbaiki.
Rusaknya infrastruktur jalan sebagai fasilitas umum ini sangat dikeluhkan warga. Padahal jalan tersebut merupakan akses perekonomian dan pendidikan bagi warga. Namun selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah desa setempat.
Warga yang biasa melintas di jalan tersebut mengaku kecewa. Sebab sudah bertahun-tahun tidak ada perbaikan. Sehingga, tidak sedikit warga setempat mencari jalan alternatif untuk menghindari jalan rusak karena sering terjadi kecelakaan.
Untuk diketahui jalanan tersebut saat kemarau berdebu dan berbatu, namun saat musim hujan kondisi jalan licin dan becek.
"Kami mendesak agar pemerintah jangan tutup mata, segera perbaiki jalan tersebut, jangan menunggu amarah warga," ujar Dewi Larasati aktivis Forum Peduli Sobang.
Sementara, hingga berita ini dilansir, TitikNOL belum melakukan konfirmasi ke pihak Dinas PUPR Pemprov Banten dan Dinas PUPR Kabupaten Lebak. (Gun/TN1)