Pengusaha Cilegon Tuding PT.Krakatau Posco Telah Monopoli Usaha

CILEGON, TitikNOL - Pengusaha lokal Cilegon yang tergabung dalam Jaringan Pengusaha Ring 1 (Japr1), menuding PT Krakatau Posco (KP) telah memonopoli usaha.

Para pengusaha lokal mengaku keberatan dengan kebijakan perusahaan gabungan Indonesia-Korea Selatan tersebut.

PT KP dinilai menganakemaskan perusahaan vendor asal Korea Selatan. Berbagai macam tender di perusahaan tersebut diberikan ke rekanan perusahaan asal negaranya. Alih-alih membuka tender, pengusaha lokal menilai tender itu gelap tak jelas.

"Kita tahu Posco datang ke sini dengan membawa nasionalisme, orang Korea datang dengan membawa kebudayaannya, rombongannya, banyak perusahaan Korea pada saat ini kegiatan usaha diberikan karpet merah, baik perizinan dan pekerjaan. Beda dengan pengusaha di lingkungan baik Cilegon maupun Banten, para pengusha diadu domba dengan tender bodong, sedangkan perusahaan asal Korea diberikan long term," kata perwakilan pengusaha Cilegon, Tatang Tarmizi kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).

Tatang mengatakan, perusahaan bawaan negara korea selain keluarga Posco banyak yang tidak jelas perizinannya. Ia meminta juga kepada pemerintah, agar menertibkan perusahaan dan pekerja asal Korea yang tak memenuhi syarat untuk bekerja di Cilegon.

"Hampir semua tender dan proyek dikuasai perusahaan asal Korea. Dulu pertama kali datang ada sekitar 34 perusahaan yang diboyong Posco ke Cilegon, belum lagi di luar Posco family. Mungkin semua tender digarap kecuali cleaning service," beber Ketua Ormas Laskar Merah Putih Cilegon ini.

Pengusaha lokal dikatakan Tatang, tidak anti investasi. Investasi menurutnya harus berdampak luas untuk masyarakat sekitar. Dengan begitu, tidak selayaknya Posco memonopoli usaha di dalam tubuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pengusaha Ring 1 (Japr1) PT Krakatau Posco Mabruri menambahkan, bahwa adanya praktik monopoli usaha di PT KP sudah bukan rahasia umum lagi.

"Adanya monopoli usaha di PT KP sudah bukan rahasian umum lagi. Bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak berdirinya pabrik baja terpadu tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Senior Manager Corporate Secretary PT KP, Wisnu Kuncara, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum bisa memberikan keterangan terkait apa yang dituduhkan para pengusaha lokal Cilegon tersebut.

"Kita belum bisa memberitakan keterangan resmi ya, karena sekarang kita masih berupaya melakukan komunikasi intens dengan mereka (pengusaha)," ujarnya singkat. (Ardi/TN1).