Penyaluran Dana Covid-19 Baru 26 Persen, Komisi II: Ditanya Uangnya Masih Ada, Tidak Bisa Jawab

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten Muhsinin. (Foto: TitikNOL)
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten Muhsinin. (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten Muhsinin menyebutkan, anggaran refocusing Rp2 triliun dari APBD Pemprov Banten hingga kini baru terealisasi 26 persen.

Hal itu diketahui setelah menggelar rapat pengawasan tentang implementasi penyaluran dana Covid 19 untuk masyarakat yang terdampak. Namun, pihaknya tidak merinci OPD mana saja yang telah dilakukan pemanggilan pengawasan.

Muhsinin mengatakan, jika dikalkulasikan secara gamblang, total keseluruhan dana refocusing masih tersisa kurang lebih Rp1,9 triliun. Tapi, pada saat meminta penegasan terkait kondisi keuangan, 5 OPD yang telah dipanggil tidak bisa menjawab.

“Anggaran covid Rp2 triliun baru direalisasikan 26 persen. Sisanya Rp1,9 triliun kurang lebih, kurang jelas, ditanyakan uangnya masih ada atau tidak oleh TAPD ke eksekutif, tidak bisa jawab,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Rabu (8/7/2020).

Atas kondisi tersebut, pihaknya mengaku prihatin atas tidak transparansinya penyaluran dana Covid 19. Terlebih, dirinya mengaku mendapat laporan ada ketidakakuratan data penerima bantuan dalam bidang UMKM.

“Ini prihatin sekali. Jumlahnya nggak masalah, yang penting dirasakan oleh masyarakat. Ini mah penyalurannya tidak jelas. Jangan sampai ada sistim kerok, yang bukan termasuk anggota UMKM dimasukan saja karena saudara misalnya, jangan gitu. Sekarang saja ribut di lapangan belum jelas, ini prihatin,” terangnya.

Bahkan, lanjut Muhsinin, ada titipan data penerima dalam pelaksanaan penyalurkan bantuan bencana. Pihaknya pun menegaskan, Komisi II akan melakukan pengawasan intensif hingga ke masyarakat agar bantuan yang di gelontorkan Pemprov Banten tepat sasaran.

“Ini dipotong gelontongan. Kebijakan untuk masyarakat harus hati-hati, ini bukan uang kita. Saya sedang sortir data, jangan sampai data ini berbeda dengan implementasi di lapangan. Jangan sampai ada titipan, yang akan saja kejar ada indikasi begitu. Ada catatan laporan titipan begitu,” tegasnya. (Son/TN1)

Komentar