Polemik Bantuan Sembako, Ribuan KPM di Lebak Belum Terima Bantuan

LEBAK, TitikNOL - Belum tuntas permasalahan agen/e-Warong "Siluman" yang disoal wakil rakyat di DPRD Kabupaten Lebak, kini DPRD setempat kembali menyoroti penyaluran bantuan sosial pangan (BSP) berupa pemberian sembako yang sebelumnya program itu bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dari hasil pengecekan ke gudang milik tiga supplier sembako yakni gudang PT. Aam, CV Astan dan gudang Bulog, hanya Bulog yang melakukan uji mutu.

Dikatakan Musa Weliansyah, anggota DPRD Kabupaten Lebak, memasuki penyaluran pagu bulan Maret 2020, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima bantuan belum menerima bantuan sembako untuk pagu penyaluran bulan Januari dan Februari.

"Salah satu supplier mengalami keterlambatan. Hasil investigasi kami, lima ribu lebih KPM belum menerima bantuan itu yang nominal per bulannya Rp150.000," kata Musa kepada wartawan, ditemui di Gedung DPRD Lebak, Kamis (5/3/2020).

Musa mencontohkan temuannya di salah satu kecamatan yang memiliki sembilan desa, baru di satu desa yang sudah menerima. Itupun kata Musa, untuk satu desa yang sudah menerima bantuan sembako suppliernya dari Bulog.

"Sisanya delapan desa itu PT Aam sebagai suppliernya yang sampai hari ini KPM di delapan desa itu belum juga menerima," paparnya.

Baca juga: E - Warong 'Siluman' Program Bantuan Sembako di Lebak Terancam Dicabut Izinnya

Lebih lanjut dikatakan Musa, pihak perusahaan (PT. Aam) beralasan lambatnya penyaluran bantuan disebabkan pasokan sejumlah komoditi yang akan dipasok ke setiap e-Warong sudah menipis.

"Saya cek ke gudang PT Aam, kata mereka pasokan telur terbatas yang sampai hari ini udah enggak ada, lalu beras dan kacang hijau juga menipis," terang Musa.

Dijelaskan Musa, dalam perogram bantuan sembako tersebut terdapat tiga supplier yang memasok komoditi ke 400 agen/e-Warong di Kabupaten Lebak yakni Bulog, CV Astan dan PT Aam.

Berdasarkan informasi yang di peroleh Ianjut Musa, Bulog memasok sebanyak 68 agen/e-warong dengan jumlah KPM 30.823. CV Astan sebanyak 60 agen/e warong jumlah KPM 27.408, PT. Aam sebanyak 272 agen/e warong dengan jumlah KPM 47.999. Total KPM di Kabupaten Lebak sebanyak 110.484 KPM.

"Nah, banyak penyaluran yang belum selesai untuk bulan Januari-Februari oleh PT Aam. Harusnya mereka mengikuti program tepat waktu dan tepat sasaran, ini mau bagaimana mau tepat waktu, seharusnya ribuan warga miskin Lebak sudah menerima untuk Maret, tapi Januari-Februari saja belum," beber Musa.

"Saya minta Sekda Lebak selaku timkor bantuan pangan ini untuk segera bertindak," tukas Musa menambahkan.

Senada dikatakan Agus Ider Alamsyah, Anggota DPRD Lebak dari fraksi PDI Perjuangan. Agus meminta kepada PT. AAM dan CV. Astan untuk berhenti mengkriminalisasi kebutuhan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan PT. Aam dan CV.Astan untuk setop mengkriminalisasi kebutuhan masyarakat, karena bisa merugikan masyarakat secara umum. Masyarakat sekarang sudah pintar memilih mana bahan yang berkualitas mana yang tidak berkualitas," imbuhnya.

Di sisi lain Agus menyebut jika program tersebut bermasalah. Dirinya juga meminta agar penyaluran dikembalikan kepada agen yang ada di kecamatan masing-masing.

"Kami juga sedang membuat tim 10 yang diambil dari beberapa Komisi di DPRD Lebak, bahkan kami minta dihapuskan itu nama PT dan CV yang sekarang menjadi suplayer dan diganti warung-warung yang ada di setiap kecamatan yang memang layak," tukasnya.

Sementara itu, banyaknya warga miskin yang belum menerima bantuan dari program bantuan sosial pangan (BSP) tak ditampik oleh Camat Cileles, Ahyani. Dari 11 desa, hanya satu desa yakni Banjarsari yang sudah menerima.

"Satu desa itu disupplai Bulog. Saya tanya ke TKSK untuk yang sebelas desa lagi katanya oleh PT Aam, itu informasi yang saya terima. Ya, untuk bantuan setelah ada kenaikan menjadi Rp150 ribu itu yang belum," tukas Camat Cileles kepada wartawan. (Gun/TN1)