Sabtu, 12 Oktober 2024

PT Krakatau Posco Siap Berikan Peluang Usaha kepada Pengusaha Lokal Cilegon

Mediasi antara jaringan pengusaha ring saty dengan manajemen PT Krakatau Posco. (Istimewa).
Mediasi antara jaringan pengusaha ring saty dengan manajemen PT Krakatau Posco. (Istimewa).

CILEGON, TitikNOL - PT Krakatau Posco (KP), mengaku siap bersinergi dengan para pengusah lokal Cilegon, khususnya pengusaha ring satu. Komitmen terungkap, setelah adanya mediasi antara jaringan pengusaha ring satu dengan manajemen PT Krakatau Posco, Sabtu (5/10/2019) sore.

Direktur HR & GA PT Krakatau Posco Yusuf Marhaban, hadir langsung dalam mediasi tersebut.

Perwakilan jaringan pengusaha ring satu Tatang Tarmizi mengatakan, ada tiga poin kesepakatan dalam mediasi dengan jajaran manajemen pabrik baja terpadu tersebut.

"Jadi dalam mediasi itu pihak PT Krakatau Posco mengaku bersungguh-sungguh akan melakukan upaya sinergi peluang usaha, sebagai bentuk Good will atau niat baik dan keberpihakan kepada pengusaha lokal," kata Tatang Tarmizi.

Baca juga: Pengusaha Cilegon Tuding PT.Krakatau Posco Telah Monopoli Usaha

Dalam kesepakatan itu lanjut Tatang, kedua belah pihak (perwakilan pengusaha dan PT Krakatau Posco,red) sepakat membentuk tim komunikasi untuk menindaklanjuti isu terkait peluang usaha yang ada.

"Kemudian terkait adanya dugaan tenaga kerja asing yang bermasalah izin tinggal dan masalah ke imigrasian, semua yang hadir bersepakat akan menindaklanjuti sesuai dengan koridor hukum yang berlaku jika perlu di blow up seluas-luss nya," tuturnya.

"Kami menghargai itikad dan niat baik dari PT Krakatau Posco. Tapi kami akan menunggu implementasi langkah kongkrit selama 20 sampai 30 hari ke depan. Dan jika ternyata belum ada langkah-langkah kongkrit, maka kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk membela kepentingan masyarakat," tutup Ketua Ormas Laskar Merah Putih Kota Cilegon ini.

Diberitakan sebelumnya, pengusaha lokal Cilegon yang tergabung dalam jaringan pengusaha ring satu, menuding PT Krakatau Posco telah memonopoli usaha. Mereka mengaku keberatan dengan kebijakan perusahaan patungan Indonesia - Korea Selatan tersebut. (Ardi/TN1).

Komentar