Rakyat Nunggu Bansos Cair, Pemprov Banten Malah Mau Beli Camry Rp2,8 Miliar

SERANG, TitikNOL - Masyarakat Banten dikejutkan dengan adanya pengadaan mobil dinas roda empat jenis Toyota Camry 2.5 V A/T 6-speed otomatis 2494 cc. Rencana itu tayang di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten.

Pengadaan barang itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, untuk penggunaan di satuan unit kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam tayangan itu, harga pagu paket tercatat Rp2.800.000.000 dengan harga barang/jasa (HPS) senilai 2.676.000.000.

Pengadaan itu dinilai menyakiti hati rakyat oleh Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada. Alasannya, di tengah kondisi masyarakat yang terjepit dengan kebutuhan ekonomi karena Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah malah asyik merencanakan pembelian sebuah mobil.

Uday menganalogikan, dengan adanya rencana pembelian mobil dinas itu, pejabat pemerintah seolah ingin meninggalkan masyarakat dan hendak bertamasya. Padahal, penyediaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lebih penting saat ini.

"Ini sungguh mengejutkan. Di satu sisi masyarakat diminta untuk ngajedog di imah (diam di rumah), diterapkan PPKM Darurat, Pemprov Banten justru menganggarkan pembelian mobil untuk Sekretariat DPRD Banten, entah untuk siapa. Untuk Pimpinan DPRD kah atau Sekretaris DPRD. Kebijakan ini bagi ALIPP sangatlah menyakiti hati rakyat," katanya saat dihubungi, Rabu (21/7/2021).

Ia menegaskan, pengadaan mobil dengan nilai Rp2,8 miliar adalah suatu hal yang tidak mendesak. Sehingga, pihaknya menuding penguasa Banten tidak memiliki rasa krisis dengan kondisi pandemi.

"Dimana letak rasa keprihatinan mereka? Diletakkan dimana otak mereka? Tak adakah rasa malu pada rakyat yang saat ini sedang menjerit?," tanyanya.

Di sisi lain, Uday menyinggung penyediaan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang tak kunjung ada. Padahal jika dana Rp2,8 miliar direalokasi, dapat menyambung hidup sebagian masyarakat Banten.

"Karena itu secara tegas ALIPP menyampaikan sikap, Batalkan pembelian mobil mewah itu. Lihatlah rakyat kalian yang dalam kesusahan. Ini bentuk kedzaliman," tegasnya. (Son/TN1)