SERANG, TitikNOL - Ribuan buruh yang bekerja di PT. Nikomas mogok kerja sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan DPR RI yang telah mengesahkan Undang-undang Omnibus Law.
Dalam rangkaian aksinya, mereka memblokade jalan dan membawa poster sebagai bentuk kecaman. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Raya Serang KM.71, Desa Tambak, Kecamatan. Kibin (Cikande), Kabupaten Serang lumpuh.
Awalnya, para buruh mulai keluar dari perusahaan dan mengikuti mobil komando yang sudah disiapkan. Mereka menilai, Omnibus Law produk hukum yang cacat dan tidak melibatkan elemen buruh dalam pengesahannya.
Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi mengatakan, Omnibus Law hanya akan menyengsarakan kehidupan buruh di Indonesia. Hal itu terlihat dari kebijakan tidak adanya pesangon bagi para buruh yang terkena PHK.
"Kami sangat menolak dengan pengesahan Omnibus Law dan kecewa terhadap DPR. Ini sangat menyengsarakan buruh karena akan menghilangkan pesangon bagi buruh yang terkena PHK," katanya saat orasi, Selasa (6/10/2020).
Ia mengungkapkan, kerugian lainnya akan dirasakan oleh buruh perempuan. Mengingat dalam Omnibus Law, hak cuti haid, cuti hamil, cuti keguguran dihilangkan.
"Ini juga merugikan buruh perempuan. Kita akan terus melakukan demonstrasi dan mogok nasional hingga tanggal 8 Oktober 2020," terangnya. (Son/TN1)
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin
Kadin Cilegon Dukung Perjuangan Buruh yang Menuntut Kenaikan UMK Sebesar 11,56 Persen
DPMPTSP Cilegon Luncurkan Program SIPECI
Seorang Pria di Cilegon Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Mantan Istrinya
