Seluruh PNS Pemprov Wajib Buka Rekening Bank Banten

Foto ilustrasi PNS menjadi nasabah Bank. (Dok: anekainfounik)
Foto ilustrasi PNS menjadi nasabah Bank. (Dok: anekainfounik)

SERANG, TitikNOL - Ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten diminta untuk menjadi nasabah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten pada saat soft launching 4 Oktober mendatang. Hal itu untuk mengembangkan bank yang saham mayoritasnya dimiliki Pemprov Banten tersebut.

"Saya mengharapkan kepada Badan Kepegawain daerah (BKD) Provinsi Banten pada saat soft launching nanti agar pegawai di lingkungan Provinsi Banten yang berjumlah sekitar 4.500 orang memiliki rekening Bank Banten,"
kata Gubernur Rano Karno, saat menghadiri Ekpose BPD Banten dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Banten di Hotel Grand Serpong-Tangerang, Jumat (16/9/2016).

Selain itu, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten turut berpartisipasi dalam pengembangan Bank Banten.

"Pemerintah Provinsi Banten bukan mitra dari BPD Banten tetapi Pemprov Banten adalah pemilik dari BPD Banten," kata Rano.

Ia mengatakan, operasional Bank Banten sudah harus berjalan saat soft launching tesebut.

"Jadi kita bikin saja open launching pada kegiatan-kegiatan yang diselengarakan oleh SKPD. Misalnya dalam waktu dekat ini akan diperingati hari perhubungan, dengan momen seperti ini, saya harapkan Bank Banten bisa tampil dan menarik nasabah," ujarnya.

Bank Pundi yang kini memiliki 165 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di seluruh Indonesia akan bertambah menyusul dibukanya KCP di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

"Cabang kita ada 165, meski di Banten tidak terlalu banyak. Tapi kita fokus di delapan kabupaten dan kota, itu syarat mutlak. Fokusnya sekarang Bank Banten harus besar di Banten dulu," katanya.

Ada tujuh poin yang diminta Bank Banten untuk penempatan dan pengelolaan uang daerah di Provinsi Banten. Yaitu penempatan dana tabungan, Giro dan Deposito, pembayaran gaji pemerintah Provinsi Banten, layanan kredit pegawai, pengelolaan dan penerimaan pajak daerah, bank persepsi sebagai layanan penerimaan setoran, serta penerimaan setoran negara atau pengelolaan dana APBD dan layanan perbankan lainya sesuai kebutuhan Provinsi Banten.

Dalam acara tersebut hadir Direktur Utama Bank Pembangunan Dearah (BPD) Banten Heru Sukanto dan Komisaris Asmudji HW, Asda II Eneng Nurcahyati, Asda I Anwar Mas’ud, Kepala DPPKD Provinsi Banten Nandy Mulya Serta SKPD terkait. (Kuk/quy)

Komentar