SERANG, TitikNOL - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan aksi demontrasi di KP3B, Kota Serang, Jumat (24/12/2021).
Mereka menilai kinerja Wahidin Halim (WH) sebagai Gubernur Banten dan Andika Hazrumy (Aa) sebagai Wakil Gubernur Banten, belum maksimal selama tahun 2021.
Dalam rangkaian aksinya, mahasiswa membakar ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan WH dan Aa di Pemprov Banten.
Bahkan, mahasiswa dan aparat keamanan sempat bersitegang untuk memadamkan api. Blokade mahasiswa jebol oleh Polisi yang hendak merebut sumber api untuk dipadamkan.
Mahasiswa mencatat, masih ada janji politik WH dan Aa yang belum terealisasi selama empat tahun menjabat.
Di antaranya berobat gratis hanya dengan KTP, namun hingga saat ini faktanya tidak bisa.
"Janji politiknya berobat gratis apakah hari ini ada? Sekelas gubernur tidak bisa merealisasikan janjinya," kata Ketua PW Kumala Serang, Misbah saat orasi, Jumat (24/12/2021).
Selain itu, mahasiswa mengkritik pengangguran yang masih tinggi. Padahal, industri di Provinsi Banten dinilai banyak.
Ditambah, persoalan korupsi tidak pernah selesai. Dalam tahun 2021, tercatat ada tiga kasus tindak pidana korupsi yang terungkap.
"Ada tiga korupsi di 2021, lalu siapa yang berbicara? Dimana kontrolnya? Lalu pengangguran masih tinggi," ungkapnya.
Di samping itu juga, mahasiswa menyinggung permasalahan buruh yang tidak diakomodir Gubernur Banten. Hingga akhirnya berujung pada pendudukan ruang kerja Wahidin Halim.
Hal itu dianggap lantaran komunikasi Gubernur Banten dengan buruh yang tidak jalan. Ditambah, stetmen Wahidin yang melontarkan pengusaha agar mengganti pekerja yang tidak setuju dengan keputusan penetapan UMK 2022.
"Gubernur tidak punya hati nurani. Persoalan buruh juga ya Tuhan, tinggal bilang pertimbangan atas pengertian. Buruh juga akan mengerti, tidak akan geram," ungkapnya.
"Buruh masuk ke kantor Gubernur Banten wajar karena tidak ada komunikasi dengan buruh," tambahnya.
Kemudian, dilanjutkan dengan tindakan pembebastugasan Agus dari jabatannya sebagai Kepala Kasatpol PP. Hal itu diniali melepaskan tanggung jawab dengan dalih keamanan.
"Seorang gubernur memecat aparat keamanan, memang anak buahnya. Gimana cara menahan buruh masuk? Gubernur udah arogan, yang jadi pemimpin harus tanggung jawab atas kesalahannya," ucapnya.
Atas kondisi itu, Kumala meminta Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten.
"Maka Kumala menuntut WH-Andika mundur dari jabatannya," tegasnya. (TN3)