Soal Mobdin Sekda, DPRD Lebak Belum Tentukan Sikap

LEBAK, TitikNOL - Polemik pengadaan mobil dinas (Mobdin) Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Lebak senilai Rp600 juta dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lebak 2016, terus berlanjut.

Pasalnya, pengadaan mobil jenis Pajero Sport yang diperuntukan sebagai kendaraan dinas Sekda Lebak, Dede Jaelani, mendapat sorotan dan kritikan pedas dari sejumlah kalangan di Kabupaten Lebak. 

Sebab, pengadaan mobdin tersebut dituding tidak melalui mekanisme dan prosedur penetapan oleh pihak legisltaif (DPRD) setempat.

Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga sebagai ketua Komisi I DPRD Lebak, Yanto membenarkan hal tersebut. 

Menurut Yanto, berdasarkan pernyataan ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta saat audiensi dengan sejumlah perwakilan masyarakat yang menggelar unjuk rasa beberapa waktu yang lalu, DPRD Lebak tidak pernah menyetujui ataupun mengesahkan pengadaan mobdin Sekda selain pengadaan lima unit mobil yakni dua unit mobil jenis Kijang Inova dan tiga unit mobil jenis Avanza.

"Usai Ketua DPRD menyatakan seperti itu, fraksi partai Nasdem langsung menggelar rapat fraksi. Kami berpendapat siap memberikan rekomendasi pemberhentian Sekda Lebak," ujar Yanto saat ditemui TitikNOL di ruangan Komisi I DPRD Lebak, Selasa (12/7/2016).

Baca juga: Mobdin Milik Pejabat Pemkab Lebak Parkir di Kebun Ramai Dikritik di Medsos 

Kendati demikian, agenda rapim fraksi untuk menentukan sikap terkait rekomendasi pemberhentian Sekda dengan unsur pimpinan dewan sampai saat ini, belum ada tanda-tanda akan digelar.

"Saya belum tahu jadi atau tidak rapim fraksi ini digelar," jelas Yanto.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebak, Junaedi Ibnu Jarta, belum berhasil dimintai konfirmasi. 

Pantauan TitikNOL di gedung DPRD Lebak, sejumlah ketua Komisi dan Fraksi hilir mudik memasuki ruang kerja Ketua DPRD Lebak. (Gun/rif)