Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan, Mendagri Didesak Copot Penjabat Gubernur Banten

Ratusan warga yang tergabung dalan koalisi anti kolusi dan nepotisme jabatan tengah berunjuk rasa di depan KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (2/2/2017). (Foto: TitikNOL)
Ratusan warga yang tergabung dalan koalisi anti kolusi dan nepotisme jabatan tengah berunjuk rasa di depan KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (2/2/2017). (Foto: TitikNOL)

SERANG, TitikNOL - Ratusan warga yang tergabung dalan koalisi anti kolusi dan nepotisme jabatan, berunjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (2/2/2017).

Dalam aksinya mereka mendesak, agar Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mencopot jabatan Nata Irawan dari jabatannya sebagai penjabat sementara Gubernur Banten.

Menurut massa aksi, dugaan jual beli dan transaksional dalam proses pelantikan eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sangat kental.

Baca juga: KPK Sebut Jual Beli Jabatan Gerbang Awal Korupsi

Hal itu diketahui dari adanya pihak yang mengaku saudara Nata Irawan bernama Hepi Rustam, yang disebut-sebut mengkoordinir sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Banten, untuk menduduki jabatan tertentu dengan sejumlah konpensasi.

Nata pun menurut pendemo telah melakukan tindakan inkonstitusional, dalam proses penempatan pejabat di posisi tertentu di SKPD Banten.

"Kita semua tahu bahwa ada orang terdekat Nata Irawan bernama Hepi Rustam yang diduga menjadi calo jabatan. Ini membuktikan, bahwa praktek jual beli jabatan sangat kental terjadi di
Banten," ujar Poppi, salah satu pendemo dalam orasinya.

Menurut Poppi, dengan kondisi itu seharusnya Mendagri turun tangan dan menindak tegas Nata Irawan dengan cara mencopotnya dari penjabat Gubernur Banten.

"Kami mendesak Mendagri segera mencopot Nata Irawan, karena telah mencederai proses mutasi rotasi yang seharusnya berjalan bersih dan sehat," lanjut Poppi.

Sama halnya dengan yang disampaikan Ketua Solmet Banten Kamaludin. Menurutnya, kejadian di Klaten yang saat ini kasusnya ditangani KPK, diduga kuat terjadi di Banten.

Untuk itu Kamaludin mendesak, agar KPK turun tangan dan menelusuri dugaan transaksional dalam proses rotasi mutasi yang dilakukan oleh Nata Irawan dan kroni-kroninya.

"Saya minta KPK turun tangan dan menelusuri dugaan jual beli dalam proses rotasi mutasi di Pemprov Banten," kata Kamaludin.

Kamaludin melanjutkan, aksi yang dilakukan saat ini adalah aksi pertama. Pekan depan, Kamaludin mengaku akan melakukan aksi di Kemendagri, dengan jumlah massa yang lebih besar dan menuntut agar Nata Irawan segera dicopot dari jabatannya.

"Ini adalah aksi permulaan. Pekan depan, kami akan aksi di Kemendagri dengan jumlah massa yang lebih besar, dengab tuntutan yang sama yakni copot Nata Irawan dari jabatannya," tukasnya.

Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta enggan berkomentar terkait aksi tersebut.

"Demo dimana? Emang ada? Nanti saya lihat lagi, soal apa memangny?," tanya Ranta saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten.

Ranta pun mengatakan, jika soal rotasi dan mutasi jabatan sudah sesuai penempatannya.

"Semuanya sudah sesuai assement dan uji kopetensi. Ya kalau mau seratus persen kayanya agak gimana yah, tapi kita sudah berusaha sesuai itu," pungkasnya. (Meghat/red)

Komentar