Tudingan Dewan Soal Bansos Disunat Bikin Gaduh, Ini Penjelasan Camat Cijaku

LEBAK, TitikNOL - Pihak Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, membantah adanya pemotongan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Dugaan pemotongan ini sempat menjadi gaduh di wilayah itu, menyusul adanya statemen dari anggota DPRD Lebak yang menuding ada prilaku tidak terpuji dari oknum aparatur pemerintah yang memotong anggaran bantuan hingga Rp300 ribu.

Menyikapi hal ini, Camat Cijaku Apip Saepudin menolak keras jika di wilayahnya terjadi pemotongan Bansos untuk masyarakat. Ia mengaku, hingga saat ini belum mendengar ada aparat pemerintah yang menyunat hak rakyat.

"Ini saya lagi di lapangan. Sampai saat ini saya tidak dengar (ada pemotongan Bansos)," katanya saat dihubungi TitikNOL melalui pesan WhatsApp, Minggu (17/05/2020).

Bantahan adanya pemotongan di wilayah Kecamatan Cijaku diperkuat oleh Kepala Desa Cibereum, Maman. Ia menuturkan, pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu perbulan dari anggaran Dana Desa telah disalurkan kepada 90 penerima pada 15 Mei 2020.

Pihaknya memastikan bahwa tidak ada pemotongan sepeser pun dari penerima. Karena sebelum pembagian, dirinya mengingatkan kepada penerima untuk tidak percaya jika ada oknum yang meminta dan memotong untuk keperluan aparatur pemerintah. Bahkan, Maman berani bersumpah di atas Al-Quran untuk membuktikan tidak ada pemotongan bantuan tersebut.

"Sebelum pembagian ada briefing dulu, yang mendapatkan BLT tidak ada pemotongan. Saya titipkan ke penerima bahwa tidak ada pemotongan. Kalau ada yang ngaku dari RT, RW, Lurah, perangkat desa jangan dikasih," ujarnya.

Ia menyebutkan, kabar ada pemotongan oleh oknum pemerintah dari anggota Dewan membuat gaduh dan citra aparatur desa dimata masyarakat menjadi jelek. Pihaknya menuding pernyataan wakil rakyat itu tanpa data.

"Kalau menurut saya membuat gaduh, sementara belum ada yang mencairkan, dari Kementerian, Kabupaten belum ada. Kan pemberitaan dulu sebelum pembagian. Kami merasa diresahkan, sedangkan bantuan baru dari dana Desa. Kalau ada pemotongan Rp300 ribu silahkan cek, silahkan tanya. Kalau menurut saya tanpa data," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan, temuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengadukan langsung pada dirinya. Biasanya, dalih pemotongan ini untuk dibagikan kembali pada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

Menurutnya, hal itu tidak masuk logika. Sebab, program bantuan untuk masyarakat terdampak ekonomi akibat virus Corona setidaknya ada empat jenis. Mulai dari dana Desa, Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Kementrian Sosial.

"Cijaku ini yang ngadu ke saya ngambil duluan pada tanggal 8 Mei 2020. Bantuan Covid dari Bank BRI, dan dipotonglah oleh oknum desa Rp300 ribu. Nggak bareng dengan yang lain yang hari ini," katanya kepada TitikNOL.

Ia menjelaskan, bantuan itu diambil sebelum pelaksanan dari jadwal ditentukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Aparatur setempat akan mengajak penerima mengambil bantuan tersebut. Bahkan, kejadian ini tidak hanya di Cijaku, banyak Kecamatan lain yang melakukan pemotongan terhadap Bantuan Sosial (Bansos), namun pihaknya enggan membocorkan nama-nama desa tersebut.

"Ada yang menarik ini, kalau aparatur desa tidak tahu, kok dia tahu ada dana masuk atas nama tersebut. Sehingga ngajak dan berangkat ke BRI dan narik. Banyak pencairan yang di Cijaku. Karena ini kejadiannya melalui rekening BRI. Bahkan saya menemukan di Kecamatan Bayah, Cigemblong, Gunung Kencana, sama. Kalau desanya saya belum berani menyebutkan," jelasnya.

Ia mengaku, saat ini pihaknya telah mengerahkan tim untuk mengadvokasi korban pemotongan. Politisi PPP itu mengaku telah mengantongi bukti penarikan Bansos serta identitas korban. Sebab, ketika dikonfirmasi kepada aparatur Desa selalu menampik.

"Ketika saya berbicara saya memiliki bukti. Bukti penarikan, identitas di foto, lengkap semua. Mudah-mudahan segera dikembalikan. Saya juga sudah laporkan ke Kapolsek," terangnya. (Son/TN1)