Jakarta, TitikNol - Komisi III DPR RI meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi standard operating procedure (SOP) mengenai penggunaan senjata api laras panjang dalam upaya penggeledahan yang dilakukan di lembaga negara.
"Mendorong dengan KPK untuk mengevaluasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api laras panjang dalam upaya penggeledahan yang dilakukan di lembaga negara sebagaimana yang telah diatur dalam UUD1945 (presiden, MPR, DPR, DPD, MA, KY, MK dan BPK)," ujar Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Lanjutnya, KPK juga membuat SOP agar tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan dengan tujuan untuk menjaga etika, kehormatan dan kewibawan lembaga negara.
"Tidak boleh bertentangan dengan KUHAP dan peraturan UU lainnya," tegasnya. (Bar/red)
Mengaku bos mafia seorang Ayah Cabuli Anak Tiri sampai 20 kali
Pengedar Obat Keras di Kabupaten Serang Diringkus Polisi
Coffee Shop Lagi Hype, Akses Belanja Biji Kopi Banten Sulit DidapatkanPengusaha Ini Targetkan Wisata Luar Angkasa Pada Tahun DepanBMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Banten akan terjadi Akhir JanuariTetap Buka di Masa Pandemi, Polres Serang Tutup Hiburan Malam Resto The ScorpionsJadi Bandar Sabu, IRT di Cilegon Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Mantan Bupati Serang Taufik Nuriman Minta Warga Pilih Andika-Nanang di Pilbup 2024Keuangan Anda Menurut Zodiak, Bahagia Taurus Pada Hari Libur
Atasi Banjir, Wali Kota Percepat Normalisasi Kanal dan Sungai di Wilayah Banten Lama
