Dilaporkan ke Bawaslu Banten, ICW Tuai Dukungan

JAKARTA, TitikNOL - Kejadian janggal dan aneh menimpa lembaga yang aktif dalam gerakan anti korupsi. Merasa ICW terlalu nyaring menyuarakan isu anti korupsi, seorang warga melaporkan ICW ke Bawaslu Banten.

Pelapor merasa ICW sengaja menyasar jagoannya, Andika Hazrumy, yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Wahidin Halim.

Andika Hazrumy memang dikenal sebagai anak Ratu Atut, terpidana kasus korupsi yang kini mendekam di dalam bui. Atut terseret sejumlah kasus yang melibatkan sang adik Tubagus Chaerul Wardana alias Wawan dan anggota keluarga lainnya.

Baca juga: Tanggapi Santai, Ini Jawaban ICW Soal Pelaporan ke Bawaslu

Pelapor yang mengaku bernama Adityawarman terang-terangan mengaku berbagai statement yang diutarakan ICW terkait isu anti korupsi kerap menyengat Andika, anak Atut. Ia mengatakan, ICW pernah beberapa kali berstatement dan mengadakan seminar tentang pencegahan korupsi yang isinya diduga bertujuan untuk menjegal pencalonan Andika.

Sementara itu, aktivis anti korupsi Almas Sjafrina justru menganggap biasa saja aduan tersebut. ICW tetap berkomitmen membangun gerakan anti korupsi karena ini merupakan aspirasi masyarakat luas. Cukup sudah Banten terpuruk dan kini saatnya Banten harus berani melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dan radikal.

“Kalau ada yang merasa gelisah dan terganggu dengan gerakan anti korupsi, kita patut curiga terhadap motif dan latar belakangnya. Faktanya, Karang Taruna yang diketuai Andika diguyur dana miliaran rupiah saat Atut duduk sebagai Gubernur. Kita tentu tahu bagaimana situasinya saat itu,” katanya saat di konfrimasi, Rabu (23/11/2016).

ICW yang diadukan kini justru mendulang dukungan dari berbagai pihak. Pengamat politik Aditya Perdana dari Universitas Indonesia menyebut Banten harus bisa memutus mata rantai dengan masa lalu untuk bisa maju. "Praktik korup dan perilaku abuse lazim terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis dinasti dan keluarga. Ruang kontestasi harus dibuat lebih terbuka dan adil untuk semua pihak. Jangan sampai dimonopoli secara terbatas." imbuh Aditya. (Bar/Rif)