FITRA Sebut APBD Jadi Bancakan Para Dinasti Politik

Advokasi dan Investigasi FITRA saat memberikan materi dalam diskusi dengan tema Tahun 2017 Tahun Pilkada: Tahun Anti Korupsi dan Tahun Anti Dinasti Politik di Jakarta, Selasa (2/1/2017).. (Foto: Titi
Advokasi dan Investigasi FITRA saat memberikan materi dalam diskusi dengan tema Tahun 2017 Tahun Pilkada: Tahun Anti Korupsi dan Tahun Anti Dinasti Politik di Jakarta, Selasa (2/1/2017).. (Foto: Titi

JAKARTA, TitikNOL - Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi mengatakan dalam dinasti politik APBD dijadikan sumber pendanaan untuk melanggengkan kekuasaan. Tak hanya itu, birokrasi juga dijadikan salah salah alat untuk menjadi sumber uang.

"Dinasti politik memanfaatkan APBD dijadikan sumber pendanaan. Bahkan, bukan hanya anggaran tapi bagaimana manfaatkan birokrasi jadi sumber uang seperti yang dilakukan Bupati Klaten," ujar Apung dalam diskusi dengan tema Tahun 2017 Tahun Pilkada: Tahun Anti Korupsi dan Tahun Anti Dinasti Politik di Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Apung mencontohkan praktek-praktek tersebut masih terjadi di Provinsi Banten yang sangat kental dengan korupsi.

Apung mengungkapkan, dalam penelitiannya meski simbol dari dinasti politik Banten Ratu Atut Chosiyah sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi praktik penyalahgunaan APBD masih sering terjadi.

"Dalam penelitian kita, praktik tersebut terjadi di Banten meski simbolnya sudah tumbang. Bayangkan, program-program yang pro rakyat atau bantuan sosial meningkat saat menjelang pilkada, selain itu juga mempromosikan salah satu pasangan calon gubernur karena merupakan saudara," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak agar masyarakat harus solid untuk tidak memilih calon kepala daerah yang dekat dengan dinasti politik. "Kepala daerah yang tidak berasal dari dinasti politik saja berpotensi korupsi, apalagi yang berasal dari dinasti politik. Pasti akan memenuhi kepentingan-kepentingan saudaranya," ungkap Apung. (Bara/Rif)

Komentar