Golkar Banten Intruksikan Kader Antisipasi Dampak Resesi dan PHK

SERANG, TitikNOL - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengintruksikan seluruh kader Partai Golkar mengantisipasi dampak resesi dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua kader harus turun tangan dengan kapasitas masing-masing, serta membantu masyarakat dengan berbagai cara yang bisa dilakukan.

"Partai Golkar punya komitmen memperkuat gotong royong dan kolaborasi. Dan kolaborasi ini harus kita perkuat untuk menekan dampak resesi ekonomi dan kemungkinan PHK di sejumlah industri," kata Ratu Tatu Chasanah melalui siaran pers, Senin ( 16/1/2023).

Tatu menerangkan, meski resesi ekonomi tidak diharapkan, tapi sejumlah kader Partai Golkar di tingkat eksekutif dan legislatif harus turun tangan mengantisipasi, dan menekan dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain itu, kata dia, secara partai politik, kader diharapkan mampu mencegah kesenjangan kemiskinan yang bisa terjadi akibat kemerosotan ekonomi tahun ini.

"Kader Golkar yang duduk di pemerintahan, baik pimpinan daerah maupun anggota dewan, kita genggam erat dan bantu masyarakat. Terutama kita bersama turunkan angka pengangguran dan menekan kenaikan harga bahan pokok," ujarnya.

Sekadar diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten pada periode Agustus 2022 mencapai 8,09 persen atau 523 ribu orang dari total penduduk.

"Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pelatihan tenaga kerja kita perkuat," ujarnya.

Menurut informasi dari Disnakertrans Banten yang dikutip dari berbagai media, tiga perusahaan di Banten melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan. Yakni PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

"Meski tiga industri ini berada di Kabupaten Serang, saya yakin sejumlah pekerja yang terdampak PHK, banyak yang berasal dari kabupaten/kota yang lain. Karena itu, kader Golkar di semua daerah harus turun membantu," ujarnya.

Sebagai Bupati Serang, Ratu Tatu sudah memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menginventarisasi sejumlah program pemberdayaan ekonomi UMKM dan pelatihan kerja.

"Program besar kami siapkan untuk menekan dampak resesi dan PHK. Banyak program yang akan kami turunkan di awal tahun," ujarnya. (TN)