JAKARTA, TitikNOL - Koordinator Indonesian Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, dinasti politik di daerah berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dinasti politik merupakan praktek nepotisme yang hanya menguntungkan bagi keluarga.
"Saya yakin dinasti politik bawa implikasi sangat buruk dibanding individual sebab politik kekerabatan lebih loyal dan loyalitas itu dibutuhkan dalam kejahatan dalam lancarkan kejahatan," ujar Adnan dalam diskusi dengan tema Korupsi dan Dinasti Politik, Jakarta, Senin (19/9/2016).
Lanjutnya, praktek nepotisme juga akan mengikuti praktek korupsi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi akan tumpul. Ia mencontohkan provinsi Banten yang mempratekkan dinasti politik, dimana, kejahatan korupsi begitu massif karena dikuasai oleh segelintir orang dan keluarga.
"Ketika dinasti politik penegakan hukum sulit dihentikan. Oleh sebab itu jalan keluarnya seperti kemarin ada larangan politik dinasti yang dibatalkan MK dan ketika itu upaya memerangi hanya berputar terhadap aktornya supaya tidak ikut, supaya bisa transparan dan akuntabel," tegasnya.
Jalan keluar dari praktek dinasti politik, menurut Adnan, masyarakat harus diberikan pendidikan politik sehingga tidak mudah untuk dibohongi oleh rezim yang mengedepankan nepotisme dibandingan demokrasi.
"Juga rekayasa perbaikan dengan pendidikan politik masyarakat dibanding fokus pada aturan dan parpol. Itu supaya masyarakat merdeka dari cara berpikir hirarkis, partnerristik," tuturnya. (Bara/Rif)