JAKARTA, TitikNOL - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz tidak sah.
Hal itu tertuang dalam Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kemenkumham, Tehna Bama Sitepu, yang ditujukan kepada Djan Faridz dan A Dimyati Natakusumah tidak terdapat pengesahan kepengurusan PPP.
Dalam surat tersebut, Kemenkuham meragukan legalitas Muktamar VIII di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014.
“Sehubungan dengan adanya laporan pemalsuan dokumen Muktamar VIII di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, kami mohon data otentik pendukung antara lain; daftar hadir Muktamar, berita acara keputusan Muktamar, notula Muktamar dan dokumentasi pelaksanaan Muktamar,” kata Tehna dalam suratnya.
Terkait dengan putusan kasasi MA dalam perkara perdata PPP Nomor : 601K/PDT.SUS-Parpol/2015, yang memenangkan Djan Faridz, dinyatakan bahwa Kemenkumham bukan para pihak yang bersengketa sehingga tidak terikat.
“Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara (perdata) tersebut,” tutup Tehna (Bar/Red)
DKM Masjid Agung At Tsauroh Gelar Raker, Fungsi Pengurus Harus Ditingkatkan
Polda Banten Tetapkan Tersangka Atas Kasus Permintaan Proyek PT Chandra Asri Senilai Rp 5 Triliun
Kucurkan Rp123,8 Miliar Untuk Desa, Gubernur Banten Andra Soni: Untuk Tingkatkan Pelayanan Pemerintah Desa
Ciptakan Usaha Baru, Disnakertrans Banten Gelar Pelatihan Make-up
Ditreskrimum Polda Banten Tangkap 11 Pelaku Aksi Premanisme, Salah Satunya Anggota Ormas
Wagub Rano Karno Tampil di Red Carpet Festival Film Cannes 2025: Dukung Sineas Indonesia dan Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta
Gubernur Andra Soni Tunjuk Deden Apriandhi Jabat Plh Sekda BantenHasil MotoGP Le Mans 2016: Lorenzo Tampil Dominan
Diperkuat Pakta Integritas, Bupati Serang Genjot Efektivitas Anggaran8 September 2003 – Gadis 12 Tahun Dituntut RIAA Karena Mengunduh Musik dari Internet
