JAKARTA, TitikNOL - Wakil Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Bandung Syaifullah Tamliha mengatakan semua pihak harus memiliki jiwa negarawan dalam menghadapi konflik partai berlambang kabah tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Syaifullah pasalnya, kubu Djan Farid tidak menerima putusan Menkumham Yasonna Laoly yang menerbitkan kembali SK Kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung.
"Kalau masih ada yang menggugat Menkumham, maka PPP akan terancam menjadi ormas. Untuk itu dibutuhkan negarawanan," ujar Syaifullah Tamliha di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Ia juga mencontohkan pendiri-pendiri PPP saat dipaksa oleh rezim baru agar tidak menjadikan partai islam baru. Saat pembentukan PPP, tokoh Partai Masyumi Muhammad Natsir mempertunjukan sikap negarawanan.
Lanjutnya, Syaifullah menilai pemerintah sudah berusaha ingin mendamaikan PPP. Untuk itu, ia meminta agar putusan Menkumham harus dimaknai agar PPP kembali islah.
"Pemerintah ingin mencoba mencari formulasi mnyelesaikan konflik ini, karena tidak mudah menggabungungkan faksi yang ada di PPP, sekarang tinggal bagaimana PPP memaknai putusan pemerintah," ungkapnya. (Bar/Red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Kadin Cilegon Dukung Perjuangan Buruh yang Menuntut Kenaikan UMK Sebesar 11,56 Persen.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin.jpeg)
DPK Provinsi Banten Dorong Sekolah Miliki Perpustakaan Standar Perpusnas
