PDIP Desak Pemerintah Revisi Tujuh UU Ini

JAKARTA, TitikNOL - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-I PDI Perjuangan menghasilkan rekomendasi agar tujuh undang-undang harus direvisi karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi. 

"Undang-Undang yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain: UU BUMN, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkoperasian, UU Perjanjian Internasional dan UU SumberDaya Air," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1/2016). 

Tak hanya itu, lanjut Hasto PDI Perjuangan juga meminta agar pemerintah seger melakukan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan, peningkatan sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan perikanan, diversifikasi konsumsi pangan penegakan hukum terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif.

Menurut Hasto, permintaan tersebut dinilai sangat penting agar terwujud kedaulatan pangan. Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah untuk lebih meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Yang sesuai dengan Undang Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, PDI Perjuangan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi lahan sesuai Rencana Tata Ruang," terang Hasto. (Bar/Red)