PKS Tanggapi Sinis Perolehan WDP Pemprov Banten dari BPK

Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Miftahuddin. (Dok:net)
Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Miftahuddin. (Dok:net)

SERANG, TitikNOL – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten, tanggapi sinis perihal peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diperoleh oleh Pemprov Banten dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.

Dikatakan Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Miftahuddin, perolehan WDP dalam pengelolaan anggaran 2015, belum menjadi tolok ukur keberhasilan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Rano Karno.   

Menurut Miftahuddin, tolok ukur keberhasilan dan kerja keras Rano Karno serta jajarannya akan terlihat, jika predikat yang dicapai oleh Pemprov Banten bukan WDP melainkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ya saya kira kalau WTP baru berhasil yah. Kalau belum tidak berhasil. Saya pikir ke depan kita perlu pemimpin yang kuat untuk menggerakan birokrat lebih baik," kata Miftahuddin saat ditemui di DPRD Banten, Senin (30/5/2016).

Baca juga: Ini Penyebab Pemprov Banten Dapat WDP dari BPK

Miftahuddin menyebut, keberhasilan WDP Pemerintah Provinsi Banten bukan karena adanya kerja keras dari jajaran di Pemprov Banten, melainkan dibantu proses laporan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi lainnya.

"Saya kira dengan KPK ini ikut turun tangan, menjadi sesuatu yang tidak harus dilakukan. Seharusnya jadi tanggung jawab Pemprov Banten untuk menyelesaikan tugasnya khususnya asset- aset dan perencanaan," ujarnya.

Ia pun menilai, dari catatan BPK, Pemprov Banten harusnya bisa mendapatkan WTP jika fokus dalam bekerja.

"Dan sejak berdirinya Banten belum pernah mendapatkan WTP. Sebenarnya, catatan BPK kalau Pemprov bekerja dengan benar dan mau kerja keras dan mau menyelesaikan permasalahan, saya kira harusnya bisa WTP. Meski begitu Jadi ya perlu bersyukur akhirnya setelah dua kali disclaimer sudah lebih baik dan wajar dengan pengecualian," pungkasnya. (Meghat/red)

TAG pks
Komentar
Tag Terkait