Jakarta, TitikNOL - Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengatakan, pihaknya menunggu sikap Presiden Joko Widodo dalam menyikapi revisi Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"PPP ini masuk dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. Kita tunggu political will Presiden. Kita mau lihat dulu arahan Presiden," ujar Dimyati Natakusumah saat dihubungi awak media, Jumat (12/2/2016).
Meski demikian, Dimyati berharap revisi UU KPK dapat menguatkan lembaga anti rasuah tersebut. "Revisi ini diharapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di masa yang akan datang," ungkapnya.
Sekedar informasi, dalam rapat Badan Legislasi DPR RI sembilan fraksi yang menyatakan mendukung revisi UU KPK tiba-tiba berbalik arah untuk menolak. Seperti PKS dan Partai Demokrat, sementara, Partai Gerindra konsisten menolak revisi UU KPK tersebut.(red)
Kawasan Wisata Anyer Penuh, Polda Banten Terapkan Sistem Lalu Lintas One Way
Kapal Terbakar, Tim SAR Evakuasi ABK KMP Mutiara Ferindo II
Kemenko Polkam RI Tinjau Pospam Arus Balik Lebaran dan Wisata Pantai di Banten
Menhub di dampingi Kapolda dan Gubernur Kunjungi Pelabuhan Pantau Arus Mudik
Yuk! Manfaatkan Program Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Provinsi Banten
Aksi Mahasiswa Tolak RUU TNI
Pemutihan PKB, Gubernur Banten Andra Soni: Kado Idul Fitri 1446 H Untuk Masyarakat Banten
Dua Anak SD di Kabupaten Serang Jadi Korban Penculikan
Tinjau Pasar Murah Ramadan 1446, Gubernur Banten Andra Soni: Upaya Jaga Stabilitas HargaGeothermal Padarincang Program Strategis Nasional, Bupati: Pemda Harus Mendukung
