SERANG, TitikNOL - Berkunjung tatap muka bersama warga di Kampung Citeureup, Desa Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu (14/12/2016), Calon Gubernur Banten Rano Karno prihatin masih banyak warga yang kesulitan untuk bekerja. Pasalnya, mereka harus membayar jika ingin bekerja di perusahaan.
Hal itu pun menjadi sorotan Rano, dimana isu maraknya pungutan liar bagi calon tenaga kerja di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Serang bagian timur menjadi hal yang wajar. “Saya dengar orang mau kerja di Serang timur harus bayar. Ini aneh,” kata Rano dalam sambutannya.
Rano pun mengatakan, biaya yang diminta kepada para calon tenaga kerja tersebut, sebagai salah satu bentuk pungutan liar yang harus ditolak dan hal ini harus dirubah kedepannya. Soalnya masyarakat membutuhkan peluang kerja sesuai kemampuannya.
“Kalau misalnya calon tenaga kerja belum punya keahlian, terus keluar biaya untuk ikut pelatihan maka itu mungkin. Tapi kalau orang mau kerja terus dimintai biaya maka ini sangat aneh,” ungkapnya.
Salain menyoroti masalah pungli tenaga kerja, Rano pun berharap para warga mendukung dirinya untuk membangun Banten bersama dengan adanya 12 project nasional di Banten.
"Presiden sudah berkunjung ke Banten beberapa kali, beliau juga sudah memberikan project nasional untuk Banten dan tentu ini harus dikawal bersama-sama," harapnya. (Meghat/Rif)
3 Bacaleg di Kota Serang Ditemukan Ganda, Partai yang Tak Capai Kuota 30 Persen Perempuan Terancam di Coret
Pertama di Dunia, Museum Lesung di Pesona Bahari Festival Tanjung Lesung
Polres Cilegon Tembak 4 Pelaku Spesialis Pencurian Mobil
Tolak Politik Dinasti, GEMPA Lakukan Deklarasi
Wagub dan DPRD Apresiasi Jajaran Aparatur Pemerintah atas Pencapain Hasil WTP
Diduga Digunakan Prostitusi, Kepala Terminal Pakupatan Kirim Surat ke Wali Kota
Tak Kunjung Diperbaiki Dinas Terkait, Polres Cilegon Tambal Jalan Rusak
Puluhan Tower di Lebak Sudah Dikerjakan, Kontraktor PT IBS Baru Urus Izin Pendirian
Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Jadi Penyebab Kematian Terbesar di Indonesia
Kadisnakertrans Banten Bingung Soal Pembuatan RPTKA IMTA dan Pajak DPKK di Pusat