Serapan Anggaran Rendah, Fraksi Gerindra: Pemprov Banten Tidak Baik-baik saja

SERANG, TitikNOL - Fraksi Gerindra pada DPRD Banten mengkritisi capaian serapan belanja yang dilakukan Pemprov Banten.

Catatan kritis itu dibuka melalui diskusi publik dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat sebagai narasumber dan para aktivis sebagai peserta.

Dalam pemaparannya, Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Nizar mengatakan, APBD 2023 sudah disepakati kurang lebih sebanyak Rp12 triliun. Namun hingga 31 Juli 2023 serapan belanja hanya 45 persen dari 65 persen anggaran yang tersedia.

“Per 31 Juli pendapatan 65 persen, serapan anggaran 45 persen, ini menjadi pertanyaan kita semua,” katanya saat menjadi narasumber diskusi di gedung DPRD Banten, Selasa (8/7/2023).

Nizar yang juga sebagai Ketua Komisi IV DPRD Banten memaparkan, realisasi serapan anggaran 45 persen tersebut paling banyak dibelanjakan untuk pegawai dan operasional, bukan pembangunan.

“45 persen setelah melakukan konsolidasi dengan OPD ternyata belanja pegawai, separuhnya lagi operasional belanja rutin kebutuhan kantor, belanja listrik,” ungkapnya.

Ia menerangkan, dari DPUPR dan Perkim yang menjadi OPD pengawasannya, realisasi pembangunan yang berdampak untuk masyarakat hanya minim.

“Hanya beberapa OPD yang berjalan, untuk pembangunan (DPUPR) Rp148 miliar, Rp54 miliar membayar operasional, sisanya pemeliharaan rutin, konsultan. Perkim Rp521 miliar serapan hanya 2,85 persen yang terserap hanya Rp14 miliar,” terangnya.

Dengan rendahnya penyerapan anggaran tersebut, Nizar menilai wajar masyarakat saat ini banyak terjerat pinjam online (pinjol) dengan nilai Rp1 triliun.

“Kalau anggaran diberhentikan, wajar saja kondisinya hari ini masyarakat Banten penduduknya pinjol, angkanya Rp1 triliun,” paparnya.

Atas kondisi itu, Nizar menegaskan bahwa pelaksanaan roda pemerintahan Provinsi Banten tidak baik-baik saja.

“Kalau Pj Gubernur bilang pemerintahan jalan, hari ini saya nyatakan pemprov Banten tidak baik-baik saja,” tegasnya. (Son/TN3)