Hegemoni Politik di Pentas Pemilu Lokal

Oleh: ALAMSYAH/ Dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Media - FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang

Ketika politik itu dipersepsikan siapa berkuasa dan siapa yang dikuasai, maka terkadang praksis dari sebuah hegemoni pun hadir mewarnainya. Proses hegemoni itu sendiri hakikaktnya siapa yang mendominasi dan siapa yang didominasi.

Secara umum, hegemoni adalah sebagai suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya, melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga hegemoni didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominasi terhadap kelompok yang didominasi/dikuasai diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran.

Dasar-dasar konsep hegemoni diletakkan oleh Lenin dengan menyempurnakan upaya yang telah dikerjakan oleh para pendiri gerakan buruh Rusia. Istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov dan pengikut Marxis Rusia lainnya pada 1880-an untuk menunjukkan aliansi dengan petani yang bertujuan meruntuhkan gerakan Tsarisme. Kelas pekerja harus mengembangkan kekuatan nasional, berjuang untuk membebaskan semua kelas atau yang tertindas. Ini dikembangkan oleh Lenin dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam revolusi demokratis-borjuis untuk menggulingkan kekuasaan bangsa Tsar. Dengan cara ini, kelas pekerja, yang pada masa itu masih merupakan kelompok minoritas, mampu memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk. Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas.

Namun demikian, hegemoni lebih populer dan dikaitkan sebagai konsep pemikiran yang dicetuskan oleh seorang filsup Italia yakni Antonio Gramsci (1891-1937). Gramsci menambahkan dimensi baru dengan memperluas pengertiannya sehingga hegemoni juga mencakup peran kelas kapitalis beserta anggotanya, baik dalam merebut kekuasaan negara maupun dalam mempertahankan kekuasaan yang sudah diraih.

Dalam bukunya Prison Notebooks mengulas kepemimpinan politik kelas sebelum dan sesudah meraih kekuasaan pemerintahan.

Kata hegemoni yang berakar bahasa Yunani hegeisthai memiliki pengertian memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Dalam teori hegemoninya Gramsci mengatakan sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral. Berdasarkan pemikiran Gramsci ini dapat difahami bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya di mana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya.

Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Dengan demikian mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai bentuk kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah lewat penggunaan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekayasa kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Dalam masalah suatu perjuangan politik dikatakan Gramsci meskipun kelas hegemoni berkuasa dalam negara, ia tidak memperalat negara semata-mata sebagai alat untuk kepentingannya pada kelompok kelas lainnya. Sebaliknya, kehidupan negara dipandang sebagai suatu “proses pembentukan dan penggantian keseimbangan yang labil yang dilakukan terus-menerus”, yaitu, negara dipahami sebagai hubungan yang komplek dari berbagai kekuatan yang sosial lainnya.

Beranjak dari pemikiran Gramsci tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hegemoni adalah sebuah perjuangan kelompok dominan untuk mencapai kepentingan kekuasaannya di atas kelompok yang didominasi. Namun, karakter dari hegemoni itu sendiri adalah bersifat intelektual dan persuasif. Perjuangan kelompok dominan kekuasaan ini bisa terjadi dalam konteks apa saja, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lainnya.

Dari pemikiran Gramsci tersebut juga dapat dikatakan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya di mana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Dan jika direfleksikan ke dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia, maka penulis mencoba mengambil contoh adanya ‘kekuasaan politik’ yang begitu besar terhadap praktik pemilihan umum (pemilu) lokal. Seperti pada pemilihan kepala daerah atau pilkada yang digelar secara langsung pada 2020 lalu. Salah-satunya adalah Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, di mana satu pasangan calon (paslon) diusung oleh partai politik dominan.

Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga diusung sedikitnya delapan partai politik lain, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, PSI, PKB, NasDem, Perindo, dan PPP. Sementara rival Gibran-Teguh yang bertarung di Pilkada Kota Solo tersebut, Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) hanya mampu maju dari jalur independen atau non-partai politik. Dominasi dukungan partai politik ini sekaligus menutup peluang atau kesempatan bakal calon lainnya untuk ikut menjadi perserta di Pilkada Kota Solo itu.

Dukungan partai politik pengusung yang besar dan dominan tersebut menggambarkan bahwa Pilkada Kota Solo telah mengikutsertakan pasangan calon walikota dan wakil walikota yang mencerminkan entitas hegemoni kekuasaan. Namun demikian, misalnya paslon Bajo, atau bakal calon yang gagal mendapatkan parpol pengusung sepertinya tidak merasa ditindas dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi.

Langkah kelompok pengusung dan pendukung yang berusaha memenangkan Gibran Rakabuming memenangkan kursi Walikota Solo pada 2020 penulis menilai merupakan upaya mempertahankan kekuasaan politik dinasti, di mana sebelumnya ayah kandung Gibran Rakabuming yakni Jokowidodo yang saat ini menjabat Presiden RI dalam masa dua periode merupakan Walikota Solo sebelumnya. Praktik-praktik partai politik yang mendominasi terutama dalam mengusung pasangan calon kepala daerah seakan sudah menjadi lumrah, dan banyak ditemukan di pentas pemilu lokal yakni Pilkada yang digelar secara langsung di Indonesia. *****

Komentar