SOTK Baru, DPRD Banten Minta Pemprov Tak Salah Tempatkan Pejabat

SERANG, TitikNOL - Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni meminta Plt Gubenur Banten Nata Irawan dan Sekda Banten Ranta Soeharta betul-betul menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya. Hal tersebut menyusul akan diberlakukannya struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pada 2017 mendatang sebagaimana PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

"Dalam menempatkan pejabat di suatu jabatan, analisis jabatan harus benar-benar digunakan oleh Pak Plt Gubernur Banten dan Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan-red). Jangan sampai ada kesalahan penempatan seseorang seperti yang sudah-sudah," Kata Nuraeni, Selasa (20/12/2016).

Menurut Nuraeni, salah penempatan jabatan di masa lalu harus dijadikan pengalaman berharga untuk pembangunan Banten ke depan yang lebih baik lagi.

"Implementasi Perda APBD 2017 harus benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin. Kenapa analisis jabatan ini diperlukan sebelum melantik seseorang dan menempatkan pada posisinya masing-masing, karena supaya APBD kita ini dapat berjalan dengan maksimal oleh orang-orang yang tepat," tukasnya.

Ia berharap penempatan pejabat tidak sekadar kebutuhan, melainkan latar belakang pendidikan.

"Saya harap mereka yang dilantik nanti, adalah mereka yang sudah melaksanakan pendidikan dulu, bukannya setelah dilantik baru menjalankan pendidikan. Istilahnya, 'dik' (pendidikan) dulu baru kemudian 'duk' (duduk), bukan sebaliknya," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, lanjut Nuraeni, 981 pejabat yang akan dilantik ini juga harus memiliki etos kinerja dan integritas. "Saya harap bukan hanya memiliki kompetensi, tetapi juga dua hal yang tidak kalah penting yaitu, integritas dan etos kerja," katanya.

Berdasarkan data dihimpun, sesuai dengan SOTK baru, pada awal tahun 2017 mendatang, Nata Irawan akan mengajukan permohonan pelantikan pejabat berjumlah 981 orang, dengan rincian eselon II ada 50, eselon III 248 dan eselon IV sebanyak 683 orang. (Kuk/Rif)