Sidak Pasar Kranggot, DPRD Cilegon Soroti Retribusi Pasar hingga Parkir Liar

CILEGON, TitikNOL - Anggota Komisi III Rahmatullah, bersama Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Subhi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kranggot.

Dalam sidaknya, Rahmatullah dan Subhi menyoroti kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah hingga parkir liar di Pasar Kranggot.

"Pertama kami melihat bagaimana kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah, karena masing - masing pasar itu memiliki UPT pasar. Apalagi kalau tidak salah, 5 tahun kedepan Pak Wali Kota berencana ingin membangun pasar modern juga. Tapi sebelum itu dilakukan, kita ingin lihat dulu kontribusi - kontribusi yang diberikan oleh UPT - UPT pasar yang ada di Kota Cilegon," kata Rahmatullah, Kamis (17/6/2021).

Rahmatullah menjelaskan, pendapatan atau retribusi dari UPT Pasar Kranggot dalam satu tahun itu kurang lebih Rp287 juta.

"Apakah potensi pendapatan ini sudah berhitung secara benar atau tidak, kami belum tahu. Karena kami belum melakukan kajian terkait pendapatan dari retribusi pasar ini. Tapi kalau masih ada potensi penambahan kenapa tidak dimaksimalkan," ujarnya.

"Nah ketika kita dengan teman- teman Komisi III belajar di Brastagi itu pasarnya kecil, bersih, rapih tapi pendapatannya besar. Ini bukan berarti saya mengatakan pendapatan Pasar Kranggot kecil ya," sambungnya.

Terkait hal itu, Komisi III berencana akan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kota Cilegon untuk melakukan upaya kajian terkait potensi - potensi pendapatan di Kota Cilegon.

"Jadi kami akan usul semacam kajian kepada pimpinan, bagaimana potensi - potensi pendapatan di Kota Cilegon. Sesungguhnya potensi pendapatan itu berapa besar sih dalam satu tahun? lebih besar atau justru yang sekarang ada ini sudah cukup atau belum," jelasnya.

Tidak hanya soal retribusi pasar, politisi Demokrat itu juga menyoroti banyaknya parkir - parkir liar di badan jalan masuk pasar dan halaman kantor UPT Pasar Kranggot.

"Saya juga melihat banyak parkir - parkir motor liar, padahal sudah jelas dipasang spanduk di larang parkir. Apakah itu resmi atau tidak, ya silahkan Disperindag bersama UPT pasar dikontrol. Saya khawatir Kapolri sekarang itu lagi gencar - gencarnya memberantas soal pungli, kalau memang resmi nggak jadi masalah, retribusinya tinggal setor ke kapala UPT pasar supaya menambahi pendapatan pasar itu sendiri," pungkasnya. (Ardi/TN1).