Rencana KUB Dengan Bank BJB Membuat Langkah Bank Banten Ulang Dari Nol

SERANG, TitikNOL - Pakar ekonomi, menilai langkah usaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menyatukan bank daerah mereka dengan Bank Bjb akan membuat kerja keras selama ini diulang dari tahap awal.

Pakar Ekonomi unsur Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Wulan Retnowati, mengatakan kelompok usaha bank (KUB) perlu antara Bank Banten dengan Bank Jatim telah melewati serangkaian proses panjang, termasuk persetujuan atas verifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Jadi KUB ini kan telah melewati proses yang puanjang dan rumit. Salah satunya mendapatkan persetujuan daei OJK dan BEI. Ini tidak mudah. Lantas jika KUB yang ada saat ini, hendak dibangun kembali dengan Bank BJB, tentu harus mengulang segala macam prosesnya dari awal lagi, dari nol lagi," kata Wulan, Sabtu (19/04/2025). .

Direktur Galery Investasi FEB Untirta itu menyebut kondisi Bank Banten saat ini kritis sehingga memerlukan KUB dengan bank lain. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), situasi itu dinilai bisa dilewati jika hadir sosok 'Bapak Asuh' yang kemudian disepakati adalah Bank Jatim.

"Bank Banten harus punya bapaknya yang ngawasin, di RUPS sudah disepekati KUB dengan Bank Jatim. Kerjasama Bank Banten Bank Jatim banyak pertimbangan. Poin pentingnya adalah kinerja operasionalnya Bank Jatim bagus. Bank Banten kondisi kritis dan go public," ujarnya.

Staitment dari Wulan yang menjabat Auditor AMI LPPMP Untirta ini, mengacu pada pernyataan Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, yang mengemukakan keinginan menarik modal saham dari Bank BJB jika tidak tertarik kerjasama dengan Bank Banten dalam bentuk KUB.

"Bank Bjb itu bagus dan menurut saya memenuhi persyaratan. Hanya saja, proses KUB ini tentu perlu dimulai dari tahap awal lagi. Sekarang dari pada itu, kenapa tidak konsentrasi pada susunan pengurus yang sampai detik ini belum ada perubahan kecuali Komisaris?" tuturnya.

Dari pandangannya, Bank Banten memiliki potensi untuk bisa hidup mandiri ke depannya. Menurut Wulan, dengan ceruk pasar aparatur sipil negara (ASN) saja cukup. Jika kondisinya seperti itu, lantas siapa pendamping KUB tidak lagi menjadi soal.

"Bank Banten terlalu banyak bolong. Di RUPS yang sebelumnya itu kan timnya masih tetap. Kepengurusan yang dulu dan komandan yang dulu itu belum menjawab hal hal yang perlu dibenahi. Tidak ada unsur titip-titipan. Impact di pemerintah KUB atau Bank Jatim atau Bank BJb tidak ada efeknya. Karena komposisi sahamnya tidak berubah," jelasnya.

Namun demikian, dosen yang mengajar mahasiawa S1, S2 dan S3 ini mengimbau Pemprov untuk melaksanakan konsultasi secara komperhensif dengan BEI dan OJK terkait langkah KUB Bank Banten dan Bank Bjb jika tetap dilaksanakan ke depannya.

"Saya belum lihat ada wan prestasinya, harusnya media bisa minta. Itu kan salah satu bentuk keterbukaan informasi. Saya tidak tahu ada jatim dan jabar ada kepentingan politiknya. Harusnya ada tahap konsultasi dan lolos verifikasi OJK dam BEI," pungkasnya.