Selasa, 30 September 2025

Wali Murid SD IT Al-Izzah Tolak Dapur MBG di Sekolah, Ini Alasannya

Mediasi penolakan dapur MBG di Aula Setda Pemkot Serang
Mediasi penolakan dapur MBG di Aula Setda Pemkot Serang
SERANG, TitikNOL - Sejumlah orang tua atau wali murid SD IT Al-Izzah 1 Kota Serang menyampaikan penolakan terhadap rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Penolakan mereka tertuju pada rencana penempatan dapur MBG yang akan berada didalam lingkungan yayasan serta mekanisme pemberian makan yang dinilai tidak sesuai dengan sistem sekolah yang sudah berjalan.

Hal itu terungkap saat pemerintah Kota Serang memediasi antara wali murid dengan pihak yayasan, di Aula Setda Kota Serang, Senin 29 September 2025.

Menurut Perwakilan wali murid Baim menjelaskan menegaskan penolakan tidak berhubungan dengan tujuan program yang digagas Presiden itu, melainkan pada cara pelaksanaannya.

“Kami mendukung program pemerintah, tetapi tidak tepat bila dilaksanakan di Al-Izzah. Sekolah ini sudah punya mekanisme sendiri, sementara MBG lebih baik ditujukan ke daerah atau sekolah yang memang membutuhkan,” katanya.

Selain itu, Baim juga mengungkapkan kekhawatiran orang tua murid terkait potensi masalah keamanan, lalu lintas, hingga risiko kesehatan yang bisa timbul jika dapur MBG ditempatkan di area sekolah.

Sementara itu Ketua Yayasan SD IT Al-Izzah 1, Muhammad Arifin menyampaikan pihaknya hanya bertindak sebagai pelaksana teknis.

Saat ini dapur MBG sudah disiapkan sesuai standar nasional dan diverifikasi, namun pelaksanaan tetap menunggu arahan lebih lanjut.

“Kami menghormati semua aspirasi, baik yang mendukung maupun menolak. Hasil polling menunjukkan mayoritas wali murid setuju, meskipun sebagian menolak,” katanya.

Ditempat yang sama Wali Kota Serang, Budi Rustandi menegaskan perannya untuk menengahi perbedaan pandangan antara orang tua dan pihak sekolah.

“Kalau mayoritas orang tua mampu, tidak bijak bila dipaksakan. Lebih baik anggaran dialihkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Budi.

Intinya tegas Budi, Pemerintah Kota Serang tetap mendukung kebijakan pusat, namun harus memastikan pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kalau tidak membawa manfaat bagi sekolah ini, jangan sampai dipaksakan. Program ini diharapkan berjalan tepat sasaran,” tegasnya.

Komentar