Legislator Gerindra Yakin Pemkot Cilegon Akan Selesaikan Kewajiban Pembayaran

CILEGON, TitikNOL - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon angkat bicara terkait defisit anggaran yang melanda Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Cilegon Hasbi Sidik mengungkapkan, defisit anggaran hampir terjadi setiap kabupaten dan kota lain, tidak hanya di Kota Cilegon.

"Adanya defisit anggaran, dalam konteks tahun ini tidak hanya terjadi di Kota Cilegon saja, ada juga di Kabupaten Serang dan Kota Serang, tapi tidak terlalu dibesar-besarkan, " kata Hasbi Sidik kepada wartawan,Senin (6/1/2025).

Anggota DPRD Provinsi Banten ini juga menyayangkan begitu masifnya informasi yang menyebutkan defisit anggaran terjadi karena kegagalan Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

"Defisit anggaran merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon, bukan Helldy Agustian secara pribadi, " ujarnya.

Kader Prabowo Subianto ini menekankan bahwa penyelesaian masalah tersebut adalah kewajiban pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

"Kita lihat pemberitaan yang bergulir belakangan ini seolah menyudutkan Pak Walikota, ini kan enggak fair, " tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon ini menjelaskan, sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar kekurangan diselesaikan bersama agar tidak ada persoalan di masa transisi.

"Kan sudah ada Surat Edaran dari Kemendagri bahwa kekurangan-kekurangan itu agar segera diselesaikan dan saya kira pemerintah akan berkomitmen menyelesaikan," tuturnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Sokhidin menyatakan bahwa ini bukanlah pembayaran utang, melainkan penyelesaian kewajiban yang tertunda.

"Kami bukan membayar utang, tetapi kami menyelesaikan. Yang dibangun juga untuk kepentingan masyarakat, tidak ada untuk kepentingan pribadi,"tegas Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon ini.

Sokhidin juga menyinggung terkait honor guru madrasah yang belum terbayarkan, ia menyarankan agar hal tersebut diklarifikasi melalui komunikasi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Kota Cilegon.

Sementara Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz menambahkan bahwa persoalan yang dialami Pemkot Cileton saat ini merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.

"Kami rasa itu suatu hal yang wajar dan semua akan diselesaikan oleh Wali Kota Cilegon dalam hal ini selaku penanggung jawab pengguna anggaran. Kami meyakini bahwa kewajiban tersebut tidak akan membebani pemerintahan selanjutnya, " tuturnya.

Adapun terkait dengan isu pemerintahan selanjutnya akan di warisi utang, menurut Aziz itu tidaklah relevan.

"Ini hanya persoalan kewajiban pemerintah yang belum terselesaikan saja bukan seolah-olah pemerintah punya hutang, kalau hutang kan pemerintah pinjam uang atau dana ke pihak lain. Artinya itu suatu tantangan seorang pemimpin dalam rangka menjalankan roda pemerintahan kedepan, "katanya.

"Semua akan diselesaikan kewajiban pembayaran oleh pemerintah berdasarkan surat edaran dari Kemendagri tentang pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pendapatan daerah dan belanja daerah, penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan serta pengelolaan kas daerah pada akhir tahun anggaran 2024,"pungkasnya. (Ardi/TN)