Antisipasi Banjir, DPUPR Kabupaten Serang akan Bangun Drenaise di 23 Titik

Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Serang Moch Ronny Natadipraja. (Foto: TitikNOL)Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Serang Moch Ronny Natadipraja. (Foto: TitikNOL)
SERANG, TitikNOL - Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Serang pada awal tahun 2020 membuat keprihatinan di masyarakat.

Selain membuat trauma dan kerugian materi, peristiwa itu juga melumpuhkan perekonomian bagi masyarakat dalam waktu yang berkepanjangan.

Dalam rangka mengantisipasi bencana serupa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang akan membangun drenaise di 23 titik yang terdampak oleh Daerah aliran sungai (DAS) Ciujung.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Serang Moch Ronny Natadipraja mengatakan, pembangunan drenaise ini sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir bencana banjir.

Pembangunannya akan dilakukan di sekitaran terdampak oleh DAS Ciujung dan di wilayah yang paling sering terjadi genangan.

"Tahun ini akan kami bangun fisiknya. Titik pembangunan di Desa yang terdampak DAS Ciujung. Ada 23 titik untuk pembangunan drenaise. Rata-rata di daerah Pamarayan, Cikesal karena DAS Ciujung dekat situ," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/01/2020).

Ia menjelaskan, pembangunan drenaise dilakukan atas dasar permintaan masyarakat dan dituangkan dalam rencana pembangunan program pemerintah Kabupaten Serang. Terlebih, saluran drainase merupakan bagian penting dalam sistem pengaliran air dan tata ruang.

"Untuk perencanaan kemarin kami menitikberatkan pembangunan drenaise. Tapi kalau masyarakat butuh kolam tangkap ikan, turap bisa diselenggarakan. Tapi kebetulan tahun ini pembangunan drenaise," ujarnya.

Namun untuk mengatasi penanggulangan DAS Ciujung akan dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat. Hingga saat ini, pelebaran sungai dan penanggulangan disepanjang bantaran sudah dilakukan hampir 10 kilometer.

Selain itu, ia mengaku dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di DAS Ciujung mendapat bantuan dana sebanyak Rp8 miliar dari Asian Development Bank (ADB). Sebab, dalam mengatasi bencana banjir perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder pemerintah.

"Penanggulangan banjir yang ada di DAS Ciujung, karena pusat turun tangan, karena harus terkoneksi dan terintegritas. Harus ketergantungan hulu sampai hilir. Semua stakeholder terlibat," terangnya.

Ia sadar betul bahwa dalam menangani masalah banjir tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja. Harus ada keterlibatan masyarakat selaku pelaku dari pelaksanaan program penanggulangan serta peduli terhadap pemeliharaan sungai.

"Harapannya masyarakat sadar bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya ditangani pemerintah. Penanganan banjir harus diawali kepedulian masyarakat dalam memelihara salah dan insfratuktur yang ada. Dan tidak membiasakan budaya buang sampah ke sungai," tukasnya. (Adv)

Komentar