SERANG, TitikNOL – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke Banten dan bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim, Senin (8/1/2018).
Kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta itu untuk membahas soal peralihan jabatan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) yang sebelumnya dijabat oleh Gubernur Banten.
Penyerahkan tongkat estafet kepemimpinan BKSP pun secara simbolis langsung diserahkan oleh Wahidin Halim kepada Anies Baswedan, di Pendopo Gubernur Banten, dengan dihadiri perwakilan kepala daerah se-Jabodetabekjur, Senin (8/1/2018).
Gubernur Banten Wahidin Halim dalam kesempatannya mengatakan, BKSP sebetulnya pernah terdistorsi dan mengendur.
Banyak kerja sama yang sudah ditandatangani, tapi daerah masing-masing sibuk mengurus diri sendiri. Ke depan ia berharap, BKSP bisa lebih serius mamanfaatkan kerja sama antar daerah.
"Banten ada potensi, Jakarta kekurangan air kita nanti ada Waduk Karian, itu menghasilkan debit air luar biasa," kata Wahidin.
Wahidin juga mengatakan, bahwa Banten siap kerjasama di berbagai bidang. Pertanian dan perikanan menurutnya bisa memenuhi kebutuan warga DKI Jakarta.
"Jakarta jangan lagi kerjasama dengan Sulsel untuk cari ikan dan udang. Ke sini (Banten juga) ada kita. Supply dan demand bisa kita berikan dalam rangka kerja sama," ungkapnya.
Wahidin juga menambahkan, ke depan, antar daerah yang masuk BKSP Jabodetabekjur agar tidak saling menyalahkan.
Daerah-daerah penyangga ibu kota diharapkan bisa saling bersinergi untuk pembangunan dan kesejahteraan warganya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, lewat BKSP, kerja sama antar 3 provinsi ini dapat berjalan dengan baik.
Masing-masing daerah diminta agar tak mementingkan kepentingan pembangunan daerahnya saja.
"Kita harus melihat ini bukan dalam kepentingan daerah masing-masing. Seragamnya sama, kementerian pembinanya sama, negaranya sama, undang-undangnya sama, karena itu wajib kita kerja sama dengan baik," kata Anies.
Selain itu, Anies juga mengatakan, dengan BKSP 12 wilayah ini dapat memanfaatkan isu isu yang memiliki implikasi lintas wilayah administratif.
“Warga kita seluruhnya yang sebagian berada di kabupaten/kota berbeda, banyak putusan yang mengalami hal yang sama baik soal lingkungan hidup kependudukan perdagangan. Lewat BKSP, tema yang memiliki implikasi lintas yang kemudian bisa bicarakan sama sama dan mendapatkan solusi yang dapat aplikasikan disemua tempat,” tukasnya. (Gat/red)