Gerindra Sebut Reformasi Birokrasi di Pemprov Banten Cenderung Politis

SERANG, TitikNOL - Reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadi sorotan. Pengisian jabatan oleh abdi negara itu dinilai cenderung politis untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten mendatang.

Berdasarkan catatan TitikNOL, di bulan Desember 2020 Gubernur Banten melakukan rotasi mutasi pada beberapa jabatan. Pada tanggal 22 Desember 2020, ada 5 pejabat eselon II yang dilantik di rumah dinas Gubernur Banten. Kemudian, hari ini ada 84 ASN yang dilantik.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2020 belum dilakukan secara optimal. Masih ada dominasi pertimbangan politis, ketimbang pertimbangan kapabilitas dan profesionalitas.

"Dari sisi management pemerintahan, pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2020 belum dilakukan secara optimal. Selain pembiaran, terjadi kekosongan beberapa jabatan struktural, adanya rangkap jabatan di beberapa OPD, juga masih adanya dominasi pertimbangan politis ketimbang pertimbangan kapabilitas dan profesionalitas. Sehingga, sudah barang tentu berakibat pada efektifitas dan optimalisasi kinerja," katanya melalui keterangan tertulis.

Senada dengan Akademisi Untirta Ikhsan Ahmad. Menurutnya, pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Banten dituding sarat dengan kepentingan politik Gubernur Banten Wahidin Halim pada perhelatan Pilgub Banten mendatang.

Seperti, Soerja Soebiandono yang menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Sebelumnya, Soerja mengikuti open bidding untuk Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan tidak lolos.

"Untuk Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, patut dicurigai, karena berdasarkan informasi yang diterima, beliau (Soerja) diduga dekat dengan salah satu grup petinggi partai. Sehingga mungkin sudah disiapkan untuk duduk di posisi Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Yang memang biro ini menjadi idola dalam tanda kutip," ujarnya.

Begitipun dengan Eli Susiyanti, pihaknya menduga sengaja ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Wahidin untuk memperkuat Pilgub Banten.

"Sebelumnya saudari Eli ini juga ikut lelang jabatan di Dinas Pariwisata Banten, tapi tidak masuk. Dan sekarang dilantik jadi eselon II di Provinsi Banten," ungkapnya.

Dilihat dari komposisi pejabat yang dilantik, kata Ikhsan, hasil lelang jabatan termasuk rekam jejak peserta sangat diragukan. Pemilihan sosok pejabat hanya faktor kedekatan dan like and this like, bukan mengutamakan kompetensi dan jejak rekam yang baik.

“Dari rekam jejak ASN juga sebetulnya tidak terlalu bagus dan lebih banyak yang besifat OPD yang secara teknis kurang memadai. Seperti beliau (Soerjo Soebiandono) pernah di Bappeda (Bidang Sosial), pernah di Dinas Pariwisata dan pernah di DPMPTSP,” paparnya. (Son/TN1)