SERANG, TitikNOL - Pelaksanaan Program sekolah lapang (SL) pertanian secara menyeluruh dan merata di Banten terkendala minimnya kucuran alokasi anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Perizinan pada Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten, Eri Yanuar, mengungkapkan saat ini dengan dana yang didapat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru satu sekolah lapang di Desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak, yang bisa diakomodir.
"Kendalanya anggaran. Dari APBN itu Rp100 juta pertahun dengan delapan kali pertemuan. Jadi ya cukup untuk di satu desa saja 50 petani dari 10 kelompok. Namun SL yang dilaksanakan di sana kita dorong agar memberikan edukasi kepada petani yang tidak bisa ikut sekolah supaya memiliki pengetahuan yang sama," kata Eri, Senin (30/12/2024).
Dia menjelaskan, selain sumber dana tersebut ada juga alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hanya mampu mengakomodir 25 orang dalam pelaksanaan SL di tiga kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang dan Lebak.
"Padahal hasil dari SL ini sangat bagus terhadap hasil produksi. Untuk program APBN itu petani diberikan edukasi untuk menanam dengan cara organik yang menghasilkan peningkatan panen hingga lebih dari 100 persen. Yang APBD sebatas edukasinya seputar budidaya tanam," ujarnya.
Saat ini, lanjut Eri, hasil produksi panen padi di Banten mengalami surplus meski SL belum dilaksanakan merata, yaitu berkisar 2 juta ton pertahun dari total luas lahan lebih dari 200 ribu hektare sawah. Hasil itu bisa ditingkatkan jika edukasi diberikan secara maksimal kepada petani melalui program dimaksud.
"Untuk angka produksi rata-rata 5 ton perperiode untuk satu hektare yang menghasilkan 2.192.224 ton padi, dengan angka konsumsi sebanyak 1.500.000 ton, sehingga surplus. Namun angka itu bisa dimaksimalkan menjadi 10 ton persatu hektare lewat SL," pungkasnya. (TN)