JAKARTA, TitikNOL – Pemerintah Provinsi Banten terus mengupayakan agar wilayahnya menjadi bebas korupsi. Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta, sambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/8/2016), untuk semakin memperkuat rencana tersebut.
Dikatakan Ketua Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, bahwa koordinasi supervisi (korsup) yang dilakukan oleh Pemprov Banten ke KPK, bagian dari supervisi yang sudah dilakukan sejak awal.
"Kemarin antara KPK dengan Pemprov Banten melakukan korsup," jelas Priharsa kepada TitikNOL, Sabtu (20/8/2016).
Menurut Priharsa, Banten merupakan daerah percontohan KPK, agar terciptanya good governance dan clean governance di wilayah itu.
Seperti diketahui sebelumnya, Provinsi Banten merupakan daerah yang dinilai mendapatkan laporan keuangan terburuk versi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Bahkan, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah ditangkap KPK terkait kasus suap serta kasus korupsi lainnya.
Namun, saat ini laporan keuangan provinsi Banten tahun 2015 mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). (Bara/red)
Haris Azhar Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Mendes Yandri hingga Penegak Hukum di Pilkada Banten
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
DPK Banten Bina Perpustakaan Sekolah untuk Standar Perpusnas
Pahami Asta Cita Prabowo, Airin-Ade Dorong Kemandirian Desa
Pemkot Cilegon Apresiasi Langkah Kejari Dirikan Rumah Restorative Justice di 43 Kelurahan_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
Diskominfo Kota Cilegon Luncurkan Sinkronisasi Data dan Sosialisasi Peraturan Wali Kota
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
