Jakarta, TitikNOL - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal digelar. Pasalnya, pimpinan KPK tidak hadir dalam RDPU dengan Baleg DPR RI untuk dimintai masukan revisi UU KPK.
"Lazimnya rapat di DPR dengan pimpinan tidak bisa diwakilkan eselon di bawahnya. Kalau ini dilanjutkan sementara pimpinan tidak hadir, maka kami salahi kelaziman rapat. Seolah-olah istimewakan salah satu lembaga," ujar Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto saat memimpin RDPU, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Lanjut Politisi PAN itu, pihaknya menyayangkan sikap Pimpinan KPK yang tidak hadir dalam RDPU karena seharusnya bisa terjadi dialog terbuka membahas revisi UU tersebut.
"Seluruh masukan dari KPK diserahkan ke Baleg. Sayangnya masukan itu tanpa dialog," ungkapnya.
Seperti diketahui, Baleg DPR RI menjadwalkan RDPU dengan Pimpinan KPK. Tetapi yang hadir Deputi Info dan Data Harry Budiarto, Kepala Biro hukum KPK Setiadi, Tim Biro Hukum Nurchusniah dan Anatomi Mulyawan. (Bar/Red)
Kota Cilegon Jadi Percontohan Tera Jembatan Timbang
Soroti Netralitas di Depan Mabes Polri, HMI Tuntut Kapolda Banten Dievaluasi
2 Tahun Keliling Kabupaten Serang, Andika Hazrumy Sudah Kunjungi Nyaris Seribu Titik
Gelar Doa Bersama dan Istighosah, Ria-Badri Coba Ketuk Pintu Langit
Duet Supriyono dan Anwar Ditunjuk Benahi KNPI Kota Serang
Kecewa, Pendemo Hadiahi Bawaslu Pandeglang Keranda Mayat
Terapkan Hidup Sehat, Dinkes Cilegon Ingatkan Bahaya Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak Berlebihan_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon DilaporkanInilah Makhluk yang Menghuni Bumi Sebelum Adam Menurut Al Quran.jpeg)
Cegah Stunting Sejak Dini, DP3AP2KB Kota Cilegon Kumpulkan Calon Pengantin
