Kamis, 21 November 2024

Wujudkan DOB Cilangkahan, Wabup Lebak akan Dampingi Bakor ke Kemendagri

LEBAK, TitikNOL - Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengaku siap mendampingi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), untuk berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Wakil Presiden dalam rangka membahas Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan.

"Saya siap (mendampingi Bakor ke Kemendagri)," kata Ade, Kamis (17/6/2021).

Ade mengatakan, komunikasi juga perlu dibangun dengan partai politik. Bahkan komunikasi dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

"Kita semua pasti memiliki jaringan di Pusat. Mari kita komunikasikan, untuk bersama-sama mendorong pembentukan Kabupaten Cilangkahan," ucapnya.

Ade juga mengingatkan jajaran Bakor, agar segera melengkapi berbagai persyaratan atau perbaruan persyaratan yang disesuaikan dengan peraturan baru.

Selain itu, Wakil Bupati yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Banten ini merasa perlu ada alternatif lahan bakal Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Cilangkahan.

"Perlu diinventarisasi lagi lahan pemkab di wilayah selatan yang bisa digunakan Puspemkab. Lahan tersebut sebagai alternatif, bila Haregem tidak bisa digunakan," katanya.

Ketua Umum Bakor PKC Heri Juhaery mengaku terus memperbarui perayaratan. Saat ini, persyaratan yang akan diperbarui adalah surat keputusan persetujuan pembentukan kabupaten dari para kepala desa dan BPD.

"Kami juga akan segera menyiapkan surat permohonan audiensi dengan Mendagri," katanya.

Wakil Ketua I Bakor PKC, Eli Mulyadi menambahkan, walaupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Desain Penataan Daerah belum disahkan menjadi PP, Bakor PKC akan tetap menyiapkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan kewilayahan yang diamanatkan RPP Desentrada tersebut.

"Contohnya adanya surat keputusan dari pemerintahan desa dan BPD terkait persetujuan sebagai daerah persiapan, ibukota daerah persiapan dan cakupan wilayah," ungkapnya.

Dewan Pakar Bakor PKC Sumawijaya mengatakan, Cilangkahan layak mendapatkan prioritas pemekaran, karena berbatasan langsung dengan luar negeri.

"Saya pikir ketika Cilangkahan diprioritaskan, tidak akan membuat iri daerah lain, karena kita berbatasan langsung dengan luar negeri," ungkapnya. (TN1)

Komentar