SERANG, TitikNOL - Hari ini sebanyak 100 orang Dewan Banten masa jabatan 2024-2025, yang merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun ini resmi dilantik usai diambil sumpah dan janji dalam rapat paripurna di gedung DPRD.
Wakil Ketua Dewan periode 2019-2024 dari Fraksi PDi Perjuangan yang juga terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Banten hasil Pemilu 2024, Barhum HS, menjelaskan usai pelantikan yang digelar pada 10 pagi hari ini, mereka melangsungkan pembukaan masa persidangan satu untuk masa sidang 2024-2025.
Menurut Bahrum, dengan formasi baru ini DPRD Banten dipimpin sementara berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2024 "Berdasarkan perolehan suara terbanyak di DPRD Banten, pertama Golkar dan kedua Partai Gerindra," katanya, Minggu (01/09/2024).
Sekwan Banten, Deden Apriandi Hartawan dihubungi melalui telpon genggamnya membenarkan mengenai adanya penetapan Pimpinan Sementara DPRD Banten.
"Berdasarkan UU (undang-Undang) Susunan dan Kedudukan (Susduk) Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah pelantikan akan langsung ditunjuk Pimpinan Sementara DPRD Banten. Dan sesuai aturan, yang akan duduk jadi Pimpinan dari Anggota DPRD suara terbanyak hasil Pemilu 2024 pertama dan kedua. Kalau melihat aturan, Pimpinan Sementara DPRD Banten Anggota dari Golkar dan Partai Gerindra. Dan untuk penyelenggaraan rapat paripurna pembukaan persidangan ke satu tahun 2024-2025 harus ada Pimpinan DPRD nya," jelasnya.
Adapun pada saat paripurna pelantikan pengangkatan sumpah/janji 100 Anggota DPRD Banten lanjut Deden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak akan hadir.
"Nanti yang membacakan sambutan Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar). Karena beliaukan perwakilan dari pemerintah pusat didaerah," ujarnya.
Diketahui, berdasarkan hasil penetapan KPU Banten 100 Anggota DPRD Banten hasil Pemilu Legislatif 2024 adalah, PKB 10 kursi, Partai Gerindra 14 kursi, PDIP 14 kursi, Partai Golkar 14 kursi, Partai Nasdem 10 kursi, PKS 13 kursi, Partai Amanat Nasional 7 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, PSI 3 kursi, dan PPP 4 kursi.
Sementara, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Teguh Aris Munandar, berharap kepada seluruh anggota dewan yang dilantik untuk membuang jauh-jauh pikiran 'balik modal' akibat mahalnya ongkos politik mereka.
"Dalam artian anggota dewan berprilaku seperti pengusaha dimana kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan pribadi, terpilihnya mereka dari 12 daerah pemilihan (Dapil) dari Banten Selatan sampai Utara harus mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Teguh.
Sebab, lanjutnya, mereka kini resmi menjadi representatif masyarakat tiap-tiap daerah, aspirasi masyarakat yang mereka bawa ke meja kerja masing-masing perlu secara lantang disuarakan.
"Menjadi wakil berarti menjadi “duta” rakyat yang harusnya mampu menampilkan kondisi objektif ke dalam ruang-ruang pemerintahan," kata Teguh.
Selain itu, tugas evaluasi eksekutif, DPRD Banten harus mampu memberikan intervensi kebijakan atas nama kepentingan rakyat.
"Saya rasa atas nama kepentingan masyarakat ini harus jadi prioritas oleh 100 Anggota DPRD Banten. Jangan sampai setelah mereka duduk jadi lupa kepada mereka (masyarakat) yang telah dijanjikan," harapnya.