Rabu, 4 Desember 2024

Pekerja Lokal di Proyek PLTU Jawa 9 & 10 Minim, Warga Suralaya Protes

Rapat dengar pendapat antara manajemen proyek PLTU Jawa 9 & 10 dengan warga Suralaya, Komisi II dan IV DPRD Kota Cilegon dan Disnaker Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)
Rapat dengar pendapat antara manajemen proyek PLTU Jawa 9 & 10 dengan warga Suralaya, Komisi II dan IV DPRD Kota Cilegon dan Disnaker Kota Cilegon. (Foto: TitikNOL)

CILEGON, TitikNOL - Warga Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, menilai kurang dilibatkan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 & 10. Mereka merasa dianaktirikan lantaran warga lokal yang bekerja di proyek tersebut sangat minim.

Pembangunan mega proyek pembangkit listrik di Suralaya itu dinilai masih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah. Sementara warga Suralaya belum maksimal dilibatkan dalam proyek tersebut.

"Saya lihat tenaga kerjanya banyak dari luar. Ring 1 ada 3 itu kami nggak setuju, di Amdal disebut prioritas (warga) Suralaya, jadi prioritas selama warga Suralaya skill itu ada, tidak ada itu dari luar," ungkap warga Suralaya, Budi pada rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Cilegon, Senin (8/11/2021).

Minimnya tenaga kerja lokal yang dilibatkan di proyek PLTU Jawa 9 & 10 juga diamini oleh anggota DPRD Cilegon Dapil Pulomerak-Grogol, Erick Rebiin. Politisi NasDem itu melihat kurangnya koordinasi manajemen proyek dengan warga sekitar jadi penyebab kegaduhan soal perekrutan tenaga kerja.

"Orang Suralaya kalau bicara tenaga kerja proyek, kami lahirnya dari cerobong PLTU, mereka sudah biasa welder dan lain sebagainya. Tidak ada alasan lagi warga Suralaya dianggap tidak punya skill," katanya.

Menurut Erick, ketimpangan pelibatan tenaga kerja lokal terjadi ketika banyaknya tenaga kerja luar daerah Cilegon yang bekerja di proyek nasional itu. Salah satu contoh adalah soal sertifikasi pekerjaan ketinggian di proyek tersebut.

"Yang lebih miris lagi perekrutan tenaga kerja Suralaya itu hampir 600, kedua orang luar Cilegon datang ke Cilegon langsung direkrut tenaga kerja PT KOIN langsung ditraining tapi warga Suralaya susah sekali mendapat sertifikat ketinggian, ditraining tapi nggak lulus-lulus," ungkapnya.

Sementara, Deputi Manager PT Indo Raya Tenaga (IRT), Kardi mengatakan, pihaknya sudah menekankan kepada perusahaan sub-kontraktor yang mendapat jatah di proyek tersebut, bahwa pekerjanya 30 persen harus warga lokal.

Ia menjelaskan ada sekitar 60 perusahaan sub-kontraktor lokal baik yang mendapat jatah baik dari PT Doosan maupun PT Hutama Karya selaku kontraktor utama.

"Kami menekankan juga untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, ada beberapa pengusaha lokal yang bekerja di kami untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal," ujarnya.

Menurut Kardi, para pengusaha lokal yang terlibat dalam proyek tersebut sudah dipanggil terkait permasalahan pelibatan tenaga kerja lokal.

Ada beberapa kendala yang dihadapi pengusaha lokal yang tidak menyerap tenaga kerja lokal, salah satunya adalah tahap pembangunan saat ini masih memerlukan tenaga non-skill.

"Kita terus berusaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun memang bertahap, pertengahan November mudah-mudahan penyerapan tenaga kerja lokal lebih banyak lagi," tuturnya. (Ardi/TN2).

Komentar