Tren Pengangguran di Banten Menurun, dari 9,28 Persen Menjadi 8,11 Persen

Gubernur Banten, Wahidin Halim (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy (kiri). (Dok: Tribunnews)
Gubernur Banten, Wahidin Halim (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy (kiri). (Dok: Tribunnews)

KOTA SERANG, TitikNOL - Pertumbuhan sektor industri, pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan oleh pemprov Banten sejak tiga tahun terakhir, mampu menurunkan angka pengangguran sebesar 1,17 persen dari jumlah total angkatan kerja di delapan kota dan kabupaten.

"Secara keseluruhan tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) selalu menurun. Pada tahun 2017 jumlah TPT sebesar 9,28 persen atau setara dengan 521 ribu orang, pada tahun 2018 turun menjadi 8,52 persen atau 497 ribu orang. Sedangkan tahun 2019 kembali turun menjadi 491 ribu orang setara dengan 8,11 persen. Sehingga secara umum trennya tetap positif," terang Al Hamidi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten kepada wartawan ,Selasa (12/11/2019).

Ia mengatakan, turunnya angka pengangguran di Banten selain terserap di sektor industri dan pariwisata, juga terserap di pembangunan infrastruktur yang masif di Banten. Dari mulai proyek strategis nasional (PSN), pembangunan yang bersumber dari APBD Banten dan APBD kota dan kabupaten.

”Pembangunan infrastruktur cukup berkonstribusi menyerap tenaga kerja,” cetusnya.

Hamidi yang didampingi Kabid Hubungan Industrial Jamsostek, Erwin Safrudin, tidak menampik bahwa berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), Provinsi Banten menempati posisi tertinggi angka pengangguran di Indonesia.

Namun demikian, berkat adanya sinergis antara pemprov dengan pemerintahan kota dan kabupaten, tren angka pengangguran sejak tiga tahun belakangan terus menurun.

"Meski versi BPS Banten menempati posisi tertinggi,namun melihat trennya angka pengangguran terus menurun," kata Hamidi.

Hamidi menegaskan, untuk menurunkan TPT agar Banten tidak lagi menempati posisi tertinggi angka pengangguran di Indonesia, syaratnya adalah, bersama sama antara Pemprov Banten dengan pemerintahan kota dan kabupaten, berkomitmen dan bersinergis mendorong program-program unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Hamidi mengungkapkan, persoalan pengangguran di Banten tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada pemprov, karena masalah pengangguran disebabkan oleh banyak faktor sehingga membutuhkan penanganan dari berbagai cara termasuk komitmen bersama dengan pemerintahan kota dan kabupaten.

“Jika semuanya diserahkan kepada Gubernur, saya kuatir tahun 2020 nanti Banten akan kembali menempati posisi tertinggi tentang angka pengangguran,” ujarnya.

"Untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, perlu adanya penguatan komitmen bersama antara pemprov dengan pemerintahan kota dan kabupaten dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, bermartabat tanpa diskriminasi terhadap kondisi ketenagakerjaan,” tuturnya.

Sebab kata Hamidi, ada dua sisi yang perlu diperhatikan untuk menekan angka pengangguran yaitu, penempatan dan menjaga 15.945 yang ada di Banten agar operasional mereka tidak pindah ke daerah lain dan tutup sehingga akan terjadi PHK, sehingga perlu adanya kondusifitas daerah.

”Kalau pun itu tidak dapat dihindarkan, sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 maka perusaaan atau pihak ketiga berkewajiban memberikan hak hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Hamidi menambahkan, pengangguran tidak hanya menjadi tanggungjawab Disnaker, namun juga tanggungjawab stekeholder yang ada, karena terdapat tiga masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja, yaitu, ketidakcocokan antara kemampuan dan pendidikan angkatan kerja dengan kebutuhan dunia industri, kemampuan dari kelompok angkatan kerja yang masih tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia industri dan tingginya kelompok kerja miskin yang apabila masuk ke industri padat karya tidak memiliki karir.

“Sejatinya kalau APBD itu meningkat pasti mengurangi angka pengangguran, karena APBD itu berproses dalam kegiatan dan itu dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, seperti pembangunan berbagai infrastruktur,” cetusnya.

Ia memaparkan perkembangan jumlah pengangguran di delapan kota dan kabupaten yang ada di Banten periode tahun 2017 hingga 2019.

Kabupaten Serang tahun 2017 angka pengangguran mencapai 82 ribu, tahun 2018 naik menjadi 84 ribu dan tahun 2019 turun menjadi 73 ribu atau 10,65 persen.Sementara di Kota Cilegon tahun 2017 jumlah pengangguran sebanyak 22 ribu, tahun 2018 dan tahun 2019 19 ribu atau 9,68 persen.

Sedangkan Kabupaten Tangerang jumlah pengangguran tahun 2017 mencapai 175 ribu,tahun 2018 turun menjadi 165 ribu dan tahu 2019 turun lagi menjadi 164 ribu atau 8,91 persen.

Untuk peringkat ke empat, Kabupaten Lebak tahun 2017 jumlah angka pengangguran mencapai 52 ribu, tahun 2018 turun dan tahu 2019 menjadi 47 ribu atau 8,05 persen. Sementara Kota Serang tahun 2017 angka pengangguran 25 ribu, tahun 2018 turun menjadi 24 ribu dan tahun 2019 naik lagi menjadi 25 ribu atau 8,08 persen.

Sementara peringkat ke enam Kabupaten Pandeglang tahu 2017 angka pengangguran mencapai 41 ribu, tahun 2018 naik menjadi 43 ribu dan tahu 2019 naik lagi menjadi 45 ribu atau 8,71 persen. Sementara Kota Tangerang tahun 2017 angka pengangguran mencapi 75 ribu, tahun 2018 naik menjadi 78 ribu dan tahun 2019 naik lagi menjadi 79 ribu atau 7,13 persen.

Sedangkan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 angka pengangguran 48 ribu, tahun 2018 turn menjadi 37 ribu dan tahun 2019 naik lagi menjadi 39 ribu atau 4,79 persen.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah pengangguran di Banten, pihaknya pekan ini akan mengundang seluruh kepala Disnaker kota dan kabupaten untuk membahas permasalahan pengangguran.

”Pekan ini kami akan mengundang kembali seluruh kepala disnaker kota dan kabupaten untuk membahas masalah pengangguran ini,” tukasnya.

Semetara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sebelumnya menyebutkan, banyak faktor yang membuat angka pengangguran di Provinsi Banten menempati posisi tertinggi sebagaimana dirilis BPS baru-baru ini.

Andika menyebut, faktor dimaksud di antaranya adalah kriteria orang bekerja versi BPS yang menyebutkan bahwa seseorang disebut bekerja penuh jika melakukan aktivitas kerja sedikitnya 5 jam dalam 1 hari.

“Sementara itu kemajuan teknologi saat ini telah menyebabkan orang tidak harus beraktivitas bekerja selama itu untuk melakukan pekerjaan. Misalnya, orang-orang yang bergerak di bidang e commerce,” kata Andika.

Wagub menjelaskan, angka pengangguran yang disebut Banten menempati posisi tertinggi tersebut juga disebabkan oleh terdatanya para imigran pencari kerja dari luar Banten yang sudah berada di Banten lebih dari 3 bulan namun belum mendapatkan pekerjaan.

“Meski begitu, memang ada persoalan laiinya seperti tidak terserapnya calon tenaga kerja kita oleh industri,” tukasnya (adv)

Komentar