Ini Alasan KPK Fokus Pencegahan di Banten

SERANG, TitikNOL - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2016 ini memfokuskan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

Hal tersebut terkuak dalam kesempatan rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/4/2016).

"Ada enam provinsi yaitu Riau, Sumut, Banten. Kemudian daerah otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat," kata Wakil Ketua KPK Basaria, Basaria Panjaitan Basaria.

Ia menjelaskan, enam daerah tersebut jadi pusat perhatian KPK jilid 4 periode 2015-2019 di tahun ini.

"Kita tahu Riau, Gubernurnya sudah tiga kali masuk hotelnya KPK. Kemudian Medan juga sudah dua kali, wali kotanya sudah dua. Banten juga sudah dua kali," tuturnya Basaria.

Kondisi tersebut, kata dia, mengindikasikan adanya permasalahan di provinsi-provinsi tersebut, sehingga dilakukan pendampingan untuk mengatasi hal tersebut.

"Supaya apa, jangan sampai Gubernur yang ketiga ini masuk KPK juga. KPK punya pemikiran, ada yang salah disana, ada yang perlu diperbaiki, mungkin sistemnya. Itulah salah satu latar belakang kenapa enam provinsi menjadi pilot project yang akan dibenahi," ungkapnya.

Selain itu, di Pemprov Bnten selama ini sudah banyak pejabat yang "pindah rumah".

"Ini sudah fakta karena beberapa pejabat sudah 'pindah rumah'. Tidak bisa kita katakan tidak, itu fakta," tukasnya.

Ia mengatakan, ada tiga grand strategi KPK dalam upaya memerangi korupsi. Pertama pencegahan terintegrasi, kedua penindakan terintegrasi, dan ketiga pencegahan dan penindakan terintegrasi.

"Apapun yang kita kerjakan, jadi PNS, polisi, TNI, digaji negara yg uangnya bersumber dari rakyat. Tujuannya cuma satu, bagaimana menata negara ini supaya terwujud masyarakat yang sejahtera. Hanya itu tujuannya, goalnya, paling ujungnya itu," jelasnya. (Kuk/red)