SERANG, TitikNOL - Pendampingan KPK terhadap Pemprov Banten juga menyoroti soal rendahnya kepatuhan para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya.
Berdasarkan catatan KPK, di eksekutif angkanya baru mencapai 19,73 persen, sementara di tingkat legislatif 34,12 persen.
"KPK juga menyoroti rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Banten untuk melaporkan hartanya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam rakor dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (12/4/2016).
Ia mendorong Pemprov Banten rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. "Masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi," ucapnya.
Dalam rakor tersebut, KPK akan merumuskan rekomendasi penting untuk perbaikan sistem dan pengelolanya agar tidak terulang lagi.
"Dengan harapan ini jangan hanya seremonial, setelah ini lupa," jelasnya. (Kuk/red)
1.600 Kader Posyandu Kota Cilegon Mendeklarasikan Diri Mendukung Helldy-Alawi
Haris Azhar Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum Mendes Yandri hingga Penegak Hukum di Pilkada Banten
Pahami Asta Cita Prabowo, Airin-Ade Dorong Kemandirian Desa_(19).jpeg)
Bubarkan Deklarasi Kader yang Mendukung Helldy - Alawi, Dua Anggota Panwas Kecamatan Cilegon Dilaporkan
DPK Banten Bina Perpustakaan Sekolah untuk Standar Perpusnas
Diskominfo Kota Cilegon Luncurkan Sinkronisasi Data dan Sosialisasi Peraturan Wali Kota
Pemkot Cilegon Apresiasi Langkah Kejari Dirikan Rumah Restorative Justice di 43 Kelurahan
Helldy-Alawi Lebih Memilih Kampanye Terakhir Dengan Doa dan Sholawat Bersama Masyarakat
Tim Hukum Helldy-Alawi Minta Bawaslu Cilegon Profesional Memproses Setiap Laporan
Bawaslu Cilegon Identifikasi Kerawanan di TPS Pada Saat Pencoblosan
