SERANG, TitikNOL - Berdasarkan data pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 671 ribu Kartu Keluarga (KK) atau 3,6 juta jiwa warga Banten terdata dalam penerima bantuan dampak sosial covid 19.
Kendati demikian, pemerintah provinsi masih harus mengsingkronisasi dalam validasi data by name by address masing-masing Kabupaten/Kota untuk memastikan.
"Masalah dampak sosial masing-masing daerah sudah siap, kesepakatan agar melakukan validasi data agar jelas siapa yang berhak dan siapa yg bisa di kategorikan terdampak siapapun berdasarkan domisili itu menjadi tanggung jawab kami," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Rumah Dinas, Ciceri, Kota Serang, Senin (13/4/2020).
Untuk besaran nominalnya, WH menjelaskan, saat ini masih dihitung berdasarkan data provinsi Banten saat ini data 671 ribu KK atau sama dengan 3,6 juta jiwa, namun data tersebut masih dilakukan validasi data dari hasil kota dan kabupaten.
"Karena kami juga dapat masukan dari Kejaksaan agar data objektif agar dalam melakukan pemberian bantuan tepat sasaran makanya kami melakukan validasi data harus by name by address," jelasnya.
Sementara itu, untuk besaran nominalnya provinsi menerapkan Rp500 ribu, namun pemerintah Kabupaten/Kota di Tangerang Rp600 ribu, saat ini maish dalam pembahasan. Pasalnya, Pemprov Banten menganggarkan selama dua bulan.
"Kota Tangerang Rp600 ribu perbulan, tapi kami gunakan yang ini disiapkan untuk dua bulan dianggarkan sampai tiga bulan sementara provinsi Rp500 tapi kami bahas lagi, Rp1,2 triliun anggarannya. Karena kami belum bisa memenuhi untuk selama 14 hari jadi jadi kami berikan perbulan, selama dua bulan kedepan," lanjutnya.
Pemberian pun akan dilakukan melalui perbankan seperti BJB dan BRI sesuai by name by address dan bantuan berupa uang tunai tidak dalam bentuk sembako, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Pemberian melalui perbankan ada BRI, BJB by name by addres, kami tidak bentuk barang karena repot karena belum tentu semua orang suka mie, tapi kalau diberikan uang relatif bisa dimanfaatkan," tegasnya. (Gat/TN1)