Aksi Refleksi Pancasila, Pemerintah Diminta Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

LEBAK, TitikNOL - Sebanyak 15 Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) Lebak Selatan, melalukan refleksi di momentum hari lahir Pancasila.

Aksi itu diwarnai dengan pembentangan spanduk sepanjang 10 meter bertuliskan 'Gagalnya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila' yang berloksi di area Alun-Alun Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa, (01/06/2021).

Korlap aksi, Juliana Batubara mengatakan, aksi yang dilakukan oleh para pemuda bagian dari bentuk syukur sudah 76 tahun Bangsa Indonesia berlangsung rukun dalam bingkai ideologi Pancasila.

Sebagai perjalanan sebuah negara, tentu memiliki tantangan. Seperti adanya tindakan yang hendak mengganti falsafah negara. Maka, pihaknya mengajak masyarakat untuk berpegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Menuntut Pemerintah Pusat sampai ke Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lebak agar bertindak adil dalam setiap menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat yang berazaskan nilai-nilai Pancasila. Dimana selama peran pemerintah dirasa masih jauh dari ekspetasi rakyat khususnya di Lebak Selatan," katanya saat berorasi.

Adapun kondisi riil yang dirasakan masyarakat saat ini, partisipasi angkatan kerja minim, kurangnya hubungan kesejahteraan dan perlindungan kerja sehingga tingkat pengangguran khususnya di lebak selatan masih tinggi.

Kemudian, pembangunan infrastruktur masih tersentralisasi hanya Kabupaten Lebak bagian Utara. Pada bidang kesehatan dirasa belum optimal pelayanan serta pengembangan layanan kesehatan atau rumah sakit daerah.

"Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak angka putus sekolah masih tinggi, masih minimnya sarana prasarana pendidikan khususnya di lebak selatan, serta Masih minimnya kesejahteraan Pendidik maupun tenaga kependidikan yang masih jauh dari kelayakan," ungkapnya.

Selanjutnya, dalam pengadministrasian kependudukan belum terlayani dengan baik, dikarenakan akses pelayanan kependudukan cukup jauh dan berada di pusat Ibu Kota. Belum efektifnya pengendalian serta pengawasan perizinan bidang pertambangan, yang mengakibatkan banyaknya para penambang ilegal dalam mengekploitasi sumber daya alam di Lebak Selatan.

"Angka kemiskinan di Lebak selatan masih tinggi," jelasnya.

Mereka juga menuntut kepada seluruh anggota Legislatif, agar dapat merumuskan kebijakannya berlandaskan memperjuangkan hak-hak rakyat yang berazaskan nilai-nilai Pancasila.

"Hal ini di buktikan belum maksimalnya fungsi legislatif dalam membuat regulasi yang dapat membantu meningkatkan PAD Kabupaten Lebak. Serta kurang berpihaknya anggota legislatif dalam membela hak-hak rakyat seperti halnya perumusan Raperda RTRW yang cenderung merugikan masyarakat dan tidak mengindahkan kelestarian lingkungan," tukasnya.