SERANG, TitikNOL - Adpimpro Setda Provinsi Banten mendatangi Kampus Untirta di Sindangsari dalam rangka menyerap aspirasi.
Akademisi memiliki peran penting dan strategis dalam membangun daerah. Masukan yang diberikan menjadi rekomendasi bagi pimpinan daerah dalam melahirkan kebijakan.
Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan Adpimpro Setda Provinsi Banten, Arif Agus Rachman mengatakan, kampus tempatnya reproduksi gagas guna melahirkan kemajuan daerah.
"Kampus tempat reproduksi gagasan," katanya saat FGD Komunikasi Pimpinan Daerah dan Publik di Kampus Untirta Sindangsari, Kamis (13/4/2023).
Menurutnya, perlu ada masukan terhadap pola komunikasi pimpinan daerah terhadap publik agar membangun rasionalitas.
"Makanya saya sangat menghormati para dosen karena pembangun rasionalitas di Indonesia," ungkapnya.
Ketua Prodi Studi Ilmu Komunikasi FISIP Untirta, Idi Dimyati menuturkan, komunikasi publik idealnya mampu menjadi dasar pengolahan informasi, untuk sampai pada pengambilan keputusan publik yang paling rasional.
"Komunikasi publik menyangkut penmrosesan informasi terkait isu satu tertentu dan menjelaskan rasionalitas yang mendasari pilihan posisi tertentu," tuturnya saat menyampaikan materi.
Ia menerangakan, makna komunikasi publik untuk mengkomunikasikan isu-isu masyarakat dan pembangunan secara terbuka.
"Oleh karenanya dalam proses menghilirkan tema-tema kepublikan, media massa menjadi elemen yang penting," terangnya.
Tetapi, komunikasi publik di era digital memiliki tantangan karena media massa mengalami redefinisi, seiring dengan pemanfaatan media sosial yang memberikan ruang karakter individu yang direpresentasikan secara kuat.
Sehingga pengkomnunikasian program pemerintah untuk kepentingan publik yang Iuas menuntut pemrosesan informasi yang lebih spesifik.
Terutama membuka ruang-ruang diskusi yang merepresentasikan kepentingan yang dinamis dalam masyarakat.
"Tantangan komunikasi publik harus mewakili kepentingan publik. Bukan mewakili kepentingannya. Kadang pejabat publik merasa pintar, sekarang banyak masyarakat yang rasionalitasnya lebih tinggi," paparnya.
Dengan kemajuan teknologi, aspirasi publik dapat ditangkap melalui media massa karena media adalah observer (peneliti) dalam masyarakat modern.
Namun, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima informasi yang sangat mudah didapatkan di media sosial.
"Ada kebanjiran info, kebanyakan mendapatkan info, sehingga harus selektif," jelasnya.
Bahkan, pemimpin daerah bisa menyerap aspirasi publik dari respon masyarakat terhadap kebijakan.
"Pemimpin daerah dapat menangkap dinamika aspirasi publik dan respon pada berbagai kebijakan Pemda melalu saluran-
saluran opini publik ataupun media massa," tutupnya. (TN3)